Fahri usulkan gunakan Hak Angket pelaksanaan haji

Jangan dianggap haji ini rutinitas saja. Kita perlu investigasi lebih mendalam dalam bentuk Hak Angket. Komisi VIII harus menjadi pengusul hak Angket ini."

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Tim Pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat RI, Fahri Hamzah mendesak segera dibentuk Hak Angket untuk menanyakan pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah.

"Jadi, saya usulkan Komisi VII segera usulkan Hak Angket untuk menanyakan kepada pemerintah soal pelaksanaan haji ini. Kenapa selalu bermasalah," kata Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Fahri Hamzah saat keterangan pers di Senayan Jakarta, Selasa.

Tim pengawas haji DPR RI memberikan keterangan pers terkait hasil kerja pengawasan yang dilakukannya selama pelaksanaan ibadah haji 2015.

Menurut Fahri, peristiwa haji ini sebuah peristiwa kolosal yang tak bisa dilewatkan begitu saja.

"Jangan dianggap haji ini rutinitas saja. Kita perlu investigasi lebih mendalam dalam bentuk Hak Angket. Komisi VIII harus menjadi pengusul hak Angket ini," kata Fahri.

Sementara Ketua komisi VIII Saleh Partaonan Daulay menilai berbagai kelemahan dalam pengelolaan haji Indonesia akibat posisi pemerintah RI yang lemah dimata Arab Saudi.

"Posisi pemerintah kita lemah dimata Arab Saudi. Posisi tawar kita lemah," kata Daulay.

Lebih lanjut Daulay mendesak segera dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagaimana amanat UU no 34 tahun 2014.

"Jadi Kemenag tak bisa lagi melakukan semuanya, regulator juga pelaksana, harus dipisahkan siapa pelaksananya. Pemerintah atau menag regulator saja, dan DPR pengawasan," kata Daulay.