Kementerian PUPR butuh dana Rp931,5 triliun untuk pembangunan 2015-2019

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan pendanaan sebesar Rp931,5 triliun (termasuk program pendukung) dan pengadaan lahan seluas 134.222 hektar senilai Rp108,66 triliun untuk memenuhi agenda dan target pembangunan 2015-2019.

"Ada tantangan disparitas barat dan timur. Urbanisasi yang tinggi, 53 persen penduduk tinggal pada kawasan perkotaan, belum didukung fasilitas kota yang mencukupi seluruhnya," kata Menteri PU dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Selasa.

Menteri Basuki menambahkan, daya saing nasional yang masih belum kuat juga menjadi tantangan pembangunan karena kebatasan dukungan infrastruktur (termasuk konektivitas). Begitu juga dengan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi.

Sesuai agenda Nawacita, lanjut Basuki, Kementerian PUPR mendukung agenda pembangunan sektor-sektor ekonomi strategis seperti ketahanan pangan, maritim, energi, dan pariwisata.

Dalam konteks mendukung agenda ketahanan pangan, bidang sumber air membutuhkan pembiayaan sebesar Rp361,56 triliun dengan program utamanya adalah pembangunan 49 waduk ditambah 16 waduk yang sedang berjalan, pembangunan 1 juta jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 2,2 juta jaringan irigasi dengan kebutuhan lahan seluas 111,437 hektar dengan nilai sebesar Rp46,67 triliun.

Sementara itu, di bidang konektivitas jalan atau Bina Marga, dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp278,177 triliun yang target utamanya adalah membangun jalan baru 2.650 km, membangun jalan tol sepanjang 1.000 km dan pembaharuan jalan arteri sepanjang 3.072 km. Kebutuhan lahan untuk bidang tersebut adalah seluas 21.172 hektar dengan nilai sebesar Rp33,76 triliun.

Dalam bidang infrastruktur pemukiman atau Cipta Karya, kebutuhan dananya adalah Rp128,106 triliun untuk mencapai kebijakan "100-0-100, yakni 100 akses air minum, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen sanitasi di tahun 2019.

Langkah-langkah utama diarahkan ke pembangunan SPAM di perkotaan 15,4 juta sambungan rumah (145.162 liter.detik), pembangunan sistem air limbah komunal di 5.200 kawasan dan terpusat skala kawasan di 200 kawasan dan pembangunan air limbah sistem setempat dengan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di 222 kabupaten/kota. Kebutuhan lahannya adalah seluas 2.157 hektar dengan nilai Rp27,3 triliun.

Sedangkan di bidang perumahan kebutuhan dananya adalah Rp184,663 triliun yang target utamanya adalah pembangunan Rusunawa sebanyak 61.575 unit, pembangunan rumah khusus sebanyak 21.285 unit dan penanganan kawasan kumuh sebanyak 37.407 hektar. Kebutuhan lahannya adalah seluas 456 hektar dengan nilai sebesar Rp0,931 triliun.