"Berkaitan polemik bela negara, wajib militer, itu kita jangan terburu-buru memberikan suatu penilaian, tentu kita akan dengar dulu penjelasan Pak Luhut, kita akan undang untuk menyampaikan langsung," ujar Setya Novanto di gedung parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut Novanto, apabila program bela negara bertujuan baik, menyangkut masalah patriotisme, dedikasi terhadap bangsa dan negara, maka DPR siap melakukan pembahasan terkait anggaran.
Berkaitan adanya wacana anggaran program bela negara senilai Rp500 triliun, Novanto mengaku belum mendengarnya dari Luhut. Bahkan dalam pertemuannya dengan Luhut, Senin (12/10), yang bersangkutan belum membicarakan hal tersebut.
"Saya yakin Pak Luhut belum memikirkan jauh kepada anggaran sebesar itu, karena belum disampaikan kemarin. Kita tunggu saja. Kemarin kami hanya bicara mengenai penanggulangan asap kebakaran hutan dan lahan," ujar Novanto.
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memperkirakan program bela negara akan membutuhkan anggaran besar, sehingga sebaiknya dipikirkan dulu secara matang sebelum dilaksanakan.
Sepengetahuan Agus, program bela negara mirip dengan program wajib militer, hanya saja berbeda intensitas dan kurikulumnya.
"Saya sendiri dulu tahun 90-an pernah ikut kursus bela negara, rasanya memang mirip wajib militer, tapi mungkin berbeda intensitas dan kurikulumnya," ujar dia.
Agus Hermanto menilai saat ini Indonesia juga memiliki kebutuhan modernisasi alutsista sehingga pembahasan program bela negara yang diperkirakan membutuhkan anggaran besar kurang pas dilakukan saat ini.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
