Kepolisian Indonesia agar jaga daerah rawan jelang Pilkada serentak

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, meminta Kepolisian Indonesia benar-benar menjaga wilayah yang tinggi potensi konfliknya menjelang Pilkada.

Nusa Tenggara Timur, katanya, merupakan salah satu wilayah yang tergolong rawan konflik.

"Berkaitan dengan konflik sosial, daerah-daerah yang cepat emosional, pemerintah khususnya aparat keamanan untuk benar-benar menjaga. Kami selalu mengatakan aparat kepolisian diperbanyak," kata Edy, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, menanggapi kebakaran Kantor KPU Timor Tengah Utara, NTT.

Komisi II DPR telah memetakan beberapa wilayah selain NTT yang masuk dalam kategori rawan.

"Kami sudah bagi beberapa daerah, di antaranya Sumatera, Kalimantan, NTT, dan Maluku, sebagai titik yang rawan," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

DIa menambahkan, polisi tidak boleh beralasan kekurangan anggaran untuk menambah personilnya dalam pengamanan Pilkada serentak. Sebab, di setiap daerah sudah dipersiapkan anggaran dari APBD maupun dana hilbah untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2015.

Bahkan, sambungnya, daerah lain yang tidak melaksanakan Pilkada, bisa memperbantukan aparat keamanannya ke daerah yang laksanakan Pilkada.

"Seperti di Sumatera Utara. Aceh itu yang tidak laksanakan Pilkada, aparat keamanannya disalurkan ke Sumatera Utara. Itu boleh seperti itu," ujarnya.

Kantor KPU Timor Tengah Utara dilalap api kemarin. Ketua KPU TTU, Felix Bere Nahak, mengatakan, itu jelas berdampak pada pelaksanaan tahapan Pilkada. Sebab, semua aktivitas yang berkaitan dengan tahapan Pilkada dilakukan di kantor tersebut.

"Saya kira ada dampaknya. Karena kantor ini menjadi tempat untuk beraktifitas dan melakukan seluruh proses kegiatan tahapan Pilkada," kata Nahak.