Pola bercocok tanam padi pada masa lampau memang benar suku dayak selalu melakukannya secara berpindah namun hal itu sudah ditinggalkan, kata Achmad, di Palangka Raya, Jumat.
"Kalaupun ada ditemukan masyarakat membakar lahan, itu hanya oknum dan bisa saja karena keterbatasan ekonomi. Membersihkan lahan tanpa dibakar tentunya membutuhkan tenaga ekstra dan dana yang tidak sedikit," ucapnya.
Sabran menyarankan pemerintah pusat maupun daerah memberi solusi yang tepat jika menginginkan tidak ada lagi masyarakat di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" ini membersihkan lahan dengan cara membakar lahan.
Dia mengatakan selama ini pemerintah hanya melarang masyarakat Kalimantan Tengah agar jangan lagi bercocok-tanam dengan pola berpindah-pindah dan menghentikan membakar lahan serta tidak boleh melakukan aktivitas menambang.
"Semua itu aktivitas masyarakat suku Dayak dari zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah lalu melarang tanpa memberikan solusi. Kalau seperti ini suku Dayak bisa miskin semua," ucapnya.
Mengatasi permasalahan tersebut, Ketua DAD Kalteng ini mengusulkan agar pemerintah pusat maupun daerah mendukung serta menyetujui program Dayak Misik. Di mana program ini memberikan lahan lengkap dengan sertifikat kepada masyarakat suku dayak secara gratis.
Dia mengatakan sekarang ini banyak masyarakat suku dayak yang sudah tidak lagi punya lahan akibat direbut perusahaan besar swasta (PBS) bidang perkebunan, kehutanan maupun pertambangan.
"Kalau lahan yang mau dikelolanya sudah tidak ada lagi, otomatis hutan dibersihkan dengan cara membakar. Itu terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kalau tidak mau itu terjadi, dukung dan laksanakan dayak misik," kata Achmad.
Sabran menyarankan pemerintah pusat maupun daerah memberi solusi yang tepat jika menginginkan tidak ada lagi masyarakat di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" ini membersihkan lahan dengan cara membakar lahan.
Dia mengatakan selama ini pemerintah hanya melarang masyarakat Kalimantan Tengah agar jangan lagi bercocok-tanam dengan pola berpindah-pindah dan menghentikan membakar lahan serta tidak boleh melakukan aktivitas menambang.
"Semua itu aktivitas masyarakat suku Dayak dari zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah lalu melarang tanpa memberikan solusi. Kalau seperti ini suku Dayak bisa miskin semua," ucapnya.
Mengatasi permasalahan tersebut, Ketua DAD Kalteng ini mengusulkan agar pemerintah pusat maupun daerah mendukung serta menyetujui program Dayak Misik. Di mana program ini memberikan lahan lengkap dengan sertifikat kepada masyarakat suku dayak secara gratis.
Dia mengatakan sekarang ini banyak masyarakat suku dayak yang sudah tidak lagi punya lahan akibat direbut perusahaan besar swasta (PBS) bidang perkebunan, kehutanan maupun pertambangan.
"Kalau lahan yang mau dikelolanya sudah tidak ada lagi, otomatis hutan dibersihkan dengan cara membakar. Itu terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kalau tidak mau itu terjadi, dukung dan laksanakan dayak misik," kata Achmad.
Pewarta: Jaya Manurung
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
