Menko: pengelolaan ladang gas baru harus untuk kepentingan rakyat

Sayang sekali semuanya berlalu dan hanya dinikmati segelintir kelompok saja"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, pengelolaan ladang gas baru yang ditemukan di wilayah Republik Indonesia harus konstitusional atau sesuai dengan UUD 1945 yaitu untuk kemakmuran rakyat.

"Setiap kebijakan publik yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab serta tidak boleh bertentangan dengan konstitusi," kata Rizal Ramli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Rizal, penemuan ladang gas baru di Indonesia untuk itu harus benar-benar dipikirkan strategis guna dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menko Maritim juga berpendapat, penemuan ladang gas baru adalah kesempatan keempat yang telah diberikan Allah kepada bangsa Indonesia dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

Rizal menyebutkan bahwa kesempatan lainnya adalah hutan Indonesia pada tahun 1960-an, minyak bumi pada tahun 1970-an, dan mineral pada tahun 1980-an.

"Sayang sekali semuanya berlalu dan hanya dinikmati segelintir kelompok saja," katanya.

Menurut dia, hal itu tidak dinikmati sebagian besar rakyat antara lain karena tidak disiapkan membangun sebaik-baiknya industri hilir guna memperoleh nilai tambah yang lebih besar.

"Tidak boleh lagi terjadi missing opportunity (kehilangan kesempatan) seperti masa lalu," ucapnya.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, aktivitas eksploitasi sumber daya ikan di lautan Indonesia diperkirakan hanya sampai satu generasi bila tidak menerapkan prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Tanpa sustainability (berkelanjutan), maka eksploitasi sumber daya perikanan di laut kita hanya satu generasi, mungkin tidak sampai," kata Susi Pudjiastuti saat menjadi pembicara utama dalam lokakarya publik bertajuk "Laut Masa Depan Bangsa" di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Susi, berdasarkan pengalamannya di dunia swasta selama 30 tahun di bidang penerbangan, dirinya ketika terbang ke mana-mana kerap hanya melihat kapal-kapal besar di lautan Indonesia.

Untuk itu, dia mengetahui bahwa persoalan terbesar adalah minimnya sumber daya laut karena kerap diambil oleh kapal-kapal besar dari luar negeri. "Saya menyadari itu potensi yang luar biasa.. Semakin hari, ikan semakin tidak ada," katanya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengemukakan, Republik Indonesia bila ingin menjadi negara maju bukanlah karena bergantung kepada sumber daya alamnya yang melimpah tetapi lebih kepada peningkatan pendidikan di Tanah Air.

"Kita maju atau tidak bukan bergantung pada sumber daya alam, melainkan karena pendidikan," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.