Legislator: pemberantasan korupsi perlu political will semua pihak

Yogyakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI Dwie Aroem Hadiatie mengatakan pemberantasan korupsi membutuhkan political will semua pihak, tidak hanya institusi penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja.

"Harus ada good will dan usaha untuk meminimalisir korupsi di politik. Kalau tidak ada niat baik, percuma juga. Kita juga harus akui penegakan hukum di Indonesia masih lemah, korupsi di Indonesia itu sudah tersistem. kita mau ubah sistem tapi kalau pola pikir masyarakatnya tidak diubah, percuma," kata Aroem disela konferensi Global Organization of Parliamentarians Againt Corruption (GOPAC) di Yogyakarta, Kamis.

Dia mengatakan, Indonesia sudah punya sistem, UU, rules dan regulasi yang bagus, punya perangkat untuk pencegahan dan penindakan, "Jadi antara pemerintah, parlemen, penegak hukum harus duduk bareng. Kita sebagai petnggi negara punya good will.

Jangan sampai begitu ketangkap KPK, pemerintah bisa saja abuse of power sehingga korupsinya tidak bisa disidik, kalau tidak ada kebijakan di tingkat atas, itu akan sulit," kata politisi Partai Golkar itu.

Ia menambahkan, terkait hasil konferensi GOPAC ke-VI ini dikaitkan dengan pemberantasan korupsi, Indonesia bisa mengadopsi poin-poin yang nanti dianggap relevan dengan kondisi Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

"Mungkin ada poin tertentu dari GOPAC untuk diadopsi nanti dalam rangka pemberantasan korupsi," kata Aroem.