Komisi IX DPR heran pernyataan presiden terkait PHK

... ini sungguh mengherankan, karena berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, jelas-jelas hampir 45.000 pekerja di-PHK...

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, mengaku heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak ada PHK, padahal bertolak-belakang dengan data Kementerian Tenaga Kerja.

"Perkataan Presiden Jokowi tentang tidak ada PHK di Indonesia saat ini sungguh mengherankan, karena berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, jelas-jelas hampir 45.000 pekerja di-PHK," kata Yusuf, di Jakarta, Kamis.

Data lain juga dia ajukan, dan itu dari instansi resmi pemerintah. Data Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, ratusan ribu pekerja mencairkan Jaminan Hari Tua.

Hal itu menurut dia, bisa dijadikan indikasi, karena itu dirinya mempertanyakan apa dasar Presiden Jokowi berkata demikian. Dia minta pembantu dan staf presiden memberi data yang benar kepada atasannya itu.

Menurut dia, sangat memprihatinkan apabila yang disampaikan seorang presiden tidak sesuai kenyataan sehingga menyebabkan kesimpangsiuran informasi.

"Namun yang penting, bagaimana agar pemerintah mampu hentikan dan cegah gelombang PHK, jangan sampai para pekerja kehilangan penghasilannya. Karena daya beli pekerja harus dijaga agar roda perekonomian tetap berjalan," katanya.

Dia mengajak seluruh elemen bangsa saling bahu-membahu membenahi kondisi yang ada. Menurut dia, seluruh elemen bangsa baik pemerintah, kalangan usaha, pekerja dan masyarakat harus bersatu meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar mencari perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya dalam beberapa waktu terakhir.

"Cari mana yang PHK, saya suruh cari kepala BKPM, tapi tidak ketemu," kata Jokowi, dalam acara Peluncuran Program Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja, Senin (5/10).

Dia mengatakan, perusahaan yang akan mem-PHK karyawannya diminta terlebih dulu menyampaikan kesulitannya kepada menteri perindustrian dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.