Survei: kepuasan publik atas kinerja Jokowi turun

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menjelaskan hasil survei yang dilakukannya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun 11,5 persen dibandingan survei enam bulan sebelumnya.

"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini sebesar 46,0 persen, yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei enam bulan lalu turun dari 57,5 persen ke 46,0 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Kamis.

Indo Barometer secara periodik melakukan survei setiap enam bulan sekali. Survei ini dilakukan pada tanggal 14-22 September 2015 di 34 propinsi dengan jumlah responden 1.200 orang dengan margin error sebesar 3,0 persen.

Lebih lanjut Qodari menjelaskan hasil survei juga memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wapres M Jusuf Kalla juga turun menjadi 42,1 persen.

"Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen maka penurunannya hingga 11,2. persen," kata Qodari.

Lebih lanjut Qodari juga menjelaskan bahwa dalam survei kali ini memperlihatkan bahwa hubungan antar lembaga yang terbaik menurut kacamata publik adalah Presiden dan Wapres.

"Jadi skor tertinggi justru hubungan terbaik antara Presiden Jokowi dan Wapres M Jusuf Kalla yakni sebesar 83,7 persen. Jadi di mata publik nggak benar itu isu-isu hubungan tak baik presiden-wapres," kata Qodari.

Sementara hubungan terendah adalah antara Presiden dengan DPR RI yang hanya 64.9 persen.

"Ini survei dengan jawaban terbuka. Jadi semua jawaban tidak kami konstruksikan, ini jawaban terbuka dari masyarakat, sehingga kadang-kadang tidak menyambung"," kata Qodari.

Yang menarik tambah Qodari, jawabannya masyarakat atas keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK tertinggi pada pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 15,5 persen. Disusul pemberantasan KKN sebesar 6,5 persen dan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar 5,1 persen.

Kemudian pembangunan infrastruktur sebesar 4,5 persen dan hukuman mati narkoba sebesar 3,4 persen.

"Namun yang menarik justru jawaban tidak tahu atau tidak menjawab apa keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK yang sebesar 38,1 persen," kata Qodari.

Sementara soal kegagalan pemerintahan Jokowi-JK tertinggi soal harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 17,3 persen, disusul tidak mampu mengatasi masalah ekonomi sebesar 13,3 persen dan melemahnya nilai tukar rupiah sebesar 7,4 persen serta meningkatnya harga BBM sebesar 4,3 persen.