"Mungkin Kamis lah," kata Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Ia mengakui, kemungkinan kebijakan terkait harga bahan bakar minyak (BBM) dan upaya mengatasi daya beli masyarakat akan masuk dalam paket kebijakan ekonomi itu.
"Yang jangka pendek masih untuk mengatasi masalah daya beli masyarakat, dan masalah pangan," katanya.
Sementara yang jangka menengah diarahkan untuk kemudahan berinvestasi.
"Stimulus yang diminta pengusaha itu terkait pajak dan kemudahan dari sisi regulasi," katanya.
Sementara itu mengenai hubungan Presiden dan Gubernur BI, Teten mengatakan tidak ada masalah, dan keduanya selama ini cukup intensif membahas perkembangan ekonomi terkini.
"Saya kira antara pemerintah dan BI memiliki fungsi dan kewenangan berbeda. Saya kira, pemerintah banyak dalam kebijakan-kebijakan fiskal sementara BI dalam kebijakan moneter," katanya.
Ia menyebutkan kurs rupiah yang sekarang tertekan dan dolar AS menguat merupakan wilayah BI.
"Di kebijakan fiskal, sekarang Presiden memikirkan insentif-insentif untuk bisa mendatangkan investor ke dalam negeri supaya kebutuhan valas yang besar untuk impor BBM dan pangan misalnya bisa dipenuhi," katanya.
Menurut dia, ada pembagian wilayah yang cukup tegas antara pemerintah dan BI. Menurut dia, meskipun BI independen, antara Presiden dan Gubernur BI sering bertemu untuk memberikan pandangan satu sama lain karena keduanya harus sejalan karena yang dikelola adalah "perahu" yang sama.
"Yang saya kira Presiden pikirkan adalah pertanyaan kepada PLN dan Pertamina agar dikaji ulang kemungkinan harga BBM bisa diturunkan. Ini dalam konteks bagaimana pemerintah berusaha mencari cara yang dampaknya dirasakan langsung oleh dunia usaha sehingga ekonomi dapat bergerak," kata Teten.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
