Korem 162/WB gencar perangi tengkulak beras

Saat kami tahan beras yang akan dibawa ke Sragen, kami langsung menyuruh Bulog untuk membayar, tapi Bulog bilang beras tersebut tidak masuk dalam kriteria. Padahal beras yang akan dikirim ke Sragen itu Bulog sana yang beli, apa beda kriterianya."

Mataram (ANTARA News) - Komando Resor Militer (Korem) 162/Wira Bhakti saat ini sedang gencar memerangi para tengkulak yang menyelundupkan beras ke luar Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Komandan Korem 162/ Wira Bhakti Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede di Mataram, Selasa mengatakan keterlibatan TNI dalam memerangi tengkulak sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat terutama petani di NTB.

Data BPS menunjukan tahun 2015 terkait inflasi yang nilainya cukup tinggi yakni sebesar 0,4 persen, dengan 0,2 persennya berasal dari gabah dan beras.

"Ini yang akan saya perangi, saya nyatakan perang dengan para tengkulak, apa pun caranya," tegasnya.

Dikatakan, tengkulak yang dimaksud tidak hanya berasal dari NTB saja, melainkan ada juga dari luar daerah. Karena, beberapa waktu lalu pihaknya pernah menahan orang dari Sragen dan Jember yang membeli beras dengan stok besar.

"Saat kami tahan beras yang akan dibawa ke Sragen, kami langsung menyuruh Bulog untuk membayar, tapi Bulog bilang beras tersebut tidak masuk dalam kriteria. Padahal beras yang akan dikirim ke Sragen itu Bulog sana yang beli, apa beda kriterianya," ujar Komandan Rudy.

Bahkan, putra daerah pertama yang menjadi pimpinan tertinggi TNI di NTB itu mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan penahanan, namun terkendala tidak adanya payung hukum yang menaungi persoalan tersebut.

"Dalam arti, saya tahan sebentar dan saya panggil Bulog untuk beli produk itu, ternyata tidak dibeli juga, ada saja alasannya," ucapnya.

Padahal, pimpinan Bulog di pusat pernah mengungkapkan, tidak akan segan mengambil keputusan untuk memecat kepala Bulog yang tidak bertugas sesuai standar. Namun, setelah hal itu dilaporkan ke pusat, tidak juga ada tanggapan.

Menanggapi persoalan itu, Komandan Rudy sangat menyesalkan hal tersebut. Jika ini terus terjadi, dapat merugikan dan mematikan mata pencaharian para petani.

"Bahkan menanggapi hal ini, pemerintah pusat melalui Wakil Presiden RI, sudah membuat pernyataan warning akan mengimpor beras dari luar negeri," katanya.