Yogyakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyatakan, pelaksanaan The 6th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) di Yogyakarta akan menghasilkan Yogyakarta Declaration.
“Nanti kita akan keluar dengan sebuah deklarasi, Yogyakarta Declaration berdasarkan hasil konferensi yang akan kita lakukan mulai besok (6/10), lalu ada konferens-konferensi sampai dua hari mendatang,” kata Fadli Zon di Yogyakarta, Selasa.
Menurutnya, isi Yogyakarta Declaration adalah perubahan sistem ditingkat board, statuta baru di GOPAC.
“Kita akan buat statuta baru, nantinya setiap member akan bisa memilih. Kita berharap lebih demoratis ke depan, jadi kita lihatlah perjalanannya. Konferensinya kan baru dimulai besok,” kata Fadli.
Fadli menjelaskan, sebelum dilaksanakan sidang-sidang, telah dilakukan eksekutif commitee dan board meeting selama lima jam guna membicarakan board meeting, termasuk konstitusi GOPAC.
“Tadi kita bicarakan tentang berbagai hal, seperti statuta, termasuk program GOPAC ke depan karena GOPAC selalu hadir dalam forum-forum intersional termasuk di ECOSOC PBB dan negara lain,” katanya.
Ditambahkannya, GOPAC adalah sebuah organisasi yang cukup prestisius dan besar pengaruhnya di dunia internasional dan bahkan di beberapa organisasi interparlemetari union dan organisasi lain. GOPAC, sambungnya menjadi salah satu tempat bagi parlemen untuk membicarakan dan menghadapi pemberantasan korupsi.
“Jadi saya kira ini adalah organisasi cukup penting, dan ini sudah keenam kalinya digelar. Indonesia dalam beberapa tahun ini sudah aktif dan komitmen DPR RI ini juga anti korupsi dan kita ikut gimana caranya harus realistis melawan grand corruption, korupsi politik dan korupsi ekonomi,” kata politisi Partai Gerindra itu.
GOPAC yang bermarkas di Ottawa, Kanada itu juga dibagi per regional seperti untuk Asia Tenggara ini adalah SEAPAC, yang ketuanya adalah Indonesia, begitu juga untuk Afrika, Midle East, Oceania yang dipimpin oleh Australia.
Indonesia dalam GOPAC mengusulkan tema tentang “High Cost of Institusionilizing Democracy”. Tema tersebut membahas mengenai mahalnya harga dari sebuah sistem demokrasi yang sarat menimbulkan korupsi dan ini harus diperbaiki. Misalnya, proses Pilkada yang banyak diwarnai oleh money politic.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
