"Kami mendesak Kapolri agar memerintahkan seluruh jajaran kepolisian membuat pemetaan potensi konflik khususnya di wilayah pertambangan maupun perkebunan termasuk reklamasi," kata Masinton di Jakarta, Senin.
Politisi PDIP itu menyatakan Komisi III akan terus memantau kerja Polri dalam pembentukan peta konflik lahan ini.
Komisi III juga mendesak Polri mengedepankan perlindungan keamanan masyarakat sekitar lokasi berpotensi konflik, dan tidak boleh memihak pemodal.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015