OSO ingatkan pengusaha respons paket ekonomi

Bogor (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan pengusaha nasional agar merespons positif paket kebijakan ekonomi tahap dua yang dapat menguatkan perekonomian nasional.

"Pelaku usaha nasional hendaknya memiliki rasa nasionalisme untuk membangun perekonomian sesuai dengan nilai-nilai pada Empat Pilar Kebangsaan," kata OSO di sela kegiatan Training of Trainer (TOT) Empat Pilar MPR RI di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis malam.

Kegiatan TOT Empat Pilar diikuti sekitar 100 peserta dari 26 organisasi kemasyarakatan pemuda di Kota Bogor, 1--5 Oktober 2015.

Hadir pada pembukaan kegiatan tersebut, antara lain Ketua Fraksi PKS MPR RI Tubagus Soenmandjaja, Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Ahmad Basarah, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Ketua DPRD Kota Bogor Untung Wahono.

Menurut OSO, pengusaha nasional jika tidak memiliki jiwa nasionalisme dapat berbahaya dan dapat memberikan jalan bagi asing mengintervensi perekonomian nasional.

"Dalam situasi seperti saat ini, asing dengan mudah dapat memanfaatkan Indonesia," katanya.

OSO juga mengingatkan para pengusaha nasional agar tidak terus-menerus berorientasi profit, apalagi dalam situasi sulit seperti saat ini. Misalnya, melakukan spekulasi terhadap mata uang rupiah.

"Pengusaha jangan mengambil keuntungan tapi memberikan tekanan yang membuat rakyat makin sulit," katanya.

Ketika ditanya soal nilai tukar rupiah yang terus melemah, OSO menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah bukan disebabkan hanya persoalan nasional, melainkan juga persoalan internasional.

Menurut dia, dunia internasional saat ini sedang mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berpengaruh terhadap mata uang rupiah.

Guna menguatkan nilai tukar rupiah dan perekonomian nasional, diperlukan jiwa nasionalisme tinggi dan komitmen bersama dari para pengusaha untuk membangkitkan perekonomian nasional.

"Ini tanggung jawab semua elemen bangsa," tegasnya.

OSO menjelaskan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Selasa (29/9), sasarannya untuk dana devisa hasil ekspor (DHE) yang disimpan di bank di luar negeri ke dalam negeri.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II ini, kata dia, memang belum dapat dirasakan langsung dampak positifnya di daerah karena memang baru diluncurkan. Akan tetapi, harus melalui formulasi yang tepat.