Banjarmasin (ANTARA News) - Pelayanan untuk mendapatkan premium pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kota Banjarmasin dan sekitar kini belum normal. Ketidaknormalan terlihat pada sejumlah SPBU di sekitar ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) itu terlihat antrean kendaraan bermotor masih banyak, baik untuk roda dua maupun roda empat, demikian dilaporkan, Selasa. Selain itu, sebagian besar dari SPBU yang ada di "kota seribu sungai" Banjarmasin dan daerah sekitar belum seluruhnya memberikan pelayanan atau buka secara penuh selama 24 jam sebagimana tulisan pada "box neon" Pertamina. Indikator lain belum normalnya pelayanan premium - SPBU tersebut, harga ecaran jenis bahan bakar minyak (BBM) tersebut pada pedagang kaki lima (PKL) masih terdapat harga Rp8.000/liter, sementara dari pemerintah/Pertamina hanya Rp5.000/liter. Padahal sebelumnya atau beberapa hari lalu, Sales Representative BBM Retail Kalsel, M. Iqbal, menyatakan, pelayanan premium di SPBU normal kembali pada Senin (5/1). Pasalnya, menurut petinggi Pertamina Kalsel itu, ketidak normalan pelayanan premium - SPBU karena perubahan sistem administrasi, sehingga sedikit memerlukan waktu dan terjadi stagnan dalam penyaluran/droping jenis BBM tersebut. Namun kenyataan di lapangan, sampai 6 Januari 2009 pelayanan premium pada SPBU di Banjarmasin dan sekitarnya masih belum normal, hanya saja antrean kendaraan bermotor untuk mendapatkan bahan bakar harga murah/standar pemerintah tak lagi separah hari-hari sebelumnya. Karena sejak awal Tahun Baru 2009 hingga 4 Januari lalu, antrean panjang kendaraan bermotor hampir merata pada semua SPBU di Banjarmasin dan daerah sekitarnya, seperti Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Tanah Laut (Tala). Bahkan eceran premium di Banjarmasin dan sekitarnya itu pada 3 - 4 Januari lalu sempat menembus Rp10.000/liter, kemudian hari berikut turun dengan harga berkisar antara Rp6.000 - Rp7.000/liter pada PKL. Menanggapi pernyataan Sales Representative BBM Retail Kalsel itu, beberapa anggota DPRD provinsi setempat, mengingatkan, Pertamina jangan sampai berbohong. "Pertamina harus transparan dan jangan bohong soal BBM," kata anggota DPRD Kalsel, Ibnu Sina dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan H.Iriansyah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang masing-masing juga selaku Ketua dan Wakil Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan di lembaga legislatif Prov. Kalsel tersebut.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009