Menko: Paket Ekonomi II dikeluarkan pekan depan

Kalau yang perizinan cepat tiga jam itu, PP selesai hari ini, mungkin seminggu baru diteken. Kemudian pajak dan deposito itu hari ini diumumkan BI, tidak sampai seminggu yang itu,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid dua untuk mendukung paket kebijakan ekonomi jilid satu yang telah terbit pada 9 September 2015 akan dikeluarkan pekan depan.

"Kalau yang perizinan cepat tiga jam itu, PP selesai hari ini, mungkin seminggu baru diteken. Kemudian pajak dan deposito itu hari ini diumumkan BI, tidak sampai seminggu yang itu," tutur Menko di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan beberapa kebijakan kementerian yang akan dideregulasi dalam paket kebijakan jilid dua membutuhkan pembahasan lebih dalam untuk menemukan deregulasi yang tepat.

Sementara Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai kelanjutan paket kebijakan yang dikeluarkan BI pada tanggal 9 September 2015 hari ini.

Paket kebijakan lanjutan BI tersebut difokuskan pada tiga pilar kebijakan yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, serta memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing (valas).

Sebelumnya pada Selasa (29/9), Darmin Nasution memastikan paket kebijakan ekonomi jilid dua akan lebih minimalis dibanding paket kebijakan sebelumnya yang terdiri atas 134 daftar deregulasi.

Ia mengatakan paket kebijakan jilid dua bukan merupakan paket terakhir yang akan diterbitkan pemerintah karena saat ini beberapa peraturan yang berpotensi untuk dipangkas sedang dikaji kementerian terkait.

Penggabungan beberapa peraturan menjadi satu ini diharapkan bisa mengurangi beban regulasi akibat terlampau banyaknya peraturan yang sebenarnya bisa disederhanakan.

Pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid pertama yaitu sebanyak 134 daftar kebijakan deregulasi peraturan, yang dilakukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan.