Seoul (ANTARA News) - Pemerintah Korea Utara mengancam akan membatalkan reuni keluaga yang terpisah akibat Perang Korea gara-gara komentar "gegabah" Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye soal program senjata nuklir Pyongyang dan kondisi hak asasi manusia.
Pembatalan rencana reuni keluarga yang dijadwalkan berlangsung 20-26 Oktober mendatang itu dipastikan akan mengganggu kesepakatan dua Korea yang sudah dicapai sejak Agustus lalu dengan maksud untuk meredakan ketegangan yang bisa memicu konflik bersenjata.
Berbicara dalam Sidang Umum PBB di New York, Senin (Selasa WIB), Park mengatakan bahwa proyek nuklir Korea Utara merupakan ancaman global dan ia mendesak masyarakat internasional untuk bersatu mendesak Korea Utara agar menghentikan programnya.
Ia juga mengimbau Pyongyang meningkatkan kondisi hak asasi manusia menyusul laporan Komisi Penyidikan PBB yang menyimpulkan bahwa Korea Utara telah melakukan pelanggaran HAM "yang tidak sejalan dengan perkembangan dunia".
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan, Selasa, oleh juru bicara Komite Reunifikasi Damai Korea dari pihak Korea Utara (CPRK) mengatakan bahwa komentar Park tersebut "benar-benar kehilangan akal" dan membuktikan bahwa ia "benar-benar menginginkan" konfrontasi.
"Sehubungan dengan pernyataan gegabah pejabat Korea Selatan, kondisi tersebut tidak hanya membuat hubungan Utara-Selatan dalam bahaya, tapi juga rencana reuni keluarga yang terpisah," kata juru bicara tersebut, seperti dilaporkan AFP.
Jutaan orang terpisah akibat Perang Korea pada 1950-1953 yang kemudian membuat kedua Korea terbagi dua.
Sebagian besar dari mereka yang terpisah tersebut meninggal tanpa mendapatkan kesempatan bertemu atau mendengar kabar berita dari keluarga mereka karena segala bentuk komunikasi dilarang.
Sekitar 600.000 warga Korea Selatan yang sebagian besar berusia antara 80-an dan 90-an tahun, saat ini berada dalam daftar tunggu untuk acara reuni tersebut.
Korea Utara selama ini dikenal sering memanipulasi isu keluarga yang terpisah untuk kepentingan politik, menolak usul reuni secara teratur dan bahkan membatalkan beberapa acara yang telah dijadwalkan.
Menurut juru bicara CPRK tersebut, Park dan pemerintahannya harus meminta maaf atas "fitnah yang sembrono", jika tidak ingin terjadi hal-hal yang bisa merugikan pada saat penting."
Saat ini beredar spekulasi bahwa pihak utara sedang merencanakan peluncuran roket satelit untuk memperingati 70 Tahun Partai Pekerja pada 10 Oktober mendatang.
Resolusi PBB melarang Korea Utara untuk menggunakan teknologi misil balistik dan roket peluncur yang bisa memicu ketegangan militer, dan yang akan menjadi korban pertama adalah rencana reuni keluarga.
Program reuni mulai digalakkan setelah pertemuan puncak Utara-Selatan yang bersejarah pada 2000, dan awalnya merupakan acara yang digelar rutin setiap tahun.
Tapi akibat ketegangan di perbatasan, hanya satu kali acara reuni yang bisa dilakukan dalam lima tahun terakhir.
(Uu.A032)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
