Seskab: Paket Kebijakan Ekonomi II konkret

Paket kali ini narasinya pendek tapi konkret. Dalam istilah Presiden lebih `nendang',"

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan narasi Paket Kebijakan Ekonomi September II berbeda dengan paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan awal September 2015 yaitu pendek tetapi konkret.

"Paket kali ini narasinya pendek tapi konkret. Dalam istilah Presiden lebih nendang'," kata Pramono Anung di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan dengan narasi yang pendek tapi konkret diharapkan akan gampang diterima dan dirasakan dampaknya oleh publik, terutama para pelaku usaha.

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa dalam paket ini, pemerintah memutuskan melakukan layanan cepat investasi dalam bentuk memangkas perizinan investasi di kawasan industri dari delapan hari menjadi bisa diselesaikan dalam waktu tiga jam.

"Dengan izin tersebut investor dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi di kawasan industri," kata Darmin.

Menurut dia, dengan kebijakan layanan cepat investasi di BKPM, penyelesaian perizinan badan usaha di kawasan industri hanya memerlukan waktu penyelesaian paling lama tiga jam.

Sementara itu Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan bahwa izin investasi yang diselesaikan dalam waktu tiga jam itu menghasilkan tiga produk, yakni izin prinsip penanaman modal (investasi), akta pendirian perusahaan dan NPWP.

"Ini berlaku untuk investasi di kawasan industri, sehingga dalam waktu tiga jam investor dapat langsung memilih tempat di kawasan dan memulai konstruksi," ucap Franky.

Kriteria yang dapat memanfaatkan layanan cepat investasi, adalah investor yang bernvestasi dengan nilai minimal sebesar Rp100 miliar dan/atau rencana penggunaan tenaga kerja Indonesia di atas 1.000 orang.

"Untuk di kawasan industri, investor cukup menandatangani komitmen untuk norma-norma tertentu yang sudah ditetapkan kementerian teknis, contohnya Amdal," kata Franky.

Presiden, kata Franky, menugaskan BKPM untuk berkoordinasi dengan kementerian teknis lainnya, untuk melakukan pemangkasan perizinan yang menghambat investasi.

"Terutama di industri yang menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi kita," kata Franky.