Dana Pilkada Jatim membengkak menjadi Rp1,4 triliun

Surabaya (ANTARA News) - Dana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur yang dijadwalkan digelar 2018 membengkak dari Rp1 triliun menjadi Rp1,4 triliun, kata seorang legislator.

"Rencana awal biaya dialokasikan sebesar Rp1 triliun, namun berubah menjadi Rp1,4 triliun karena adanya biaya untuk beberapa sektor," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunario saat dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Senin.

Penambahan anggaran sebesar Rp400 miliar ini, kata dia, merupakan masukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur selaku penyelenggara Pilkada mendatang.

Menurut dia, masukan ini penting dan harus menjadi bahan pembahasan serius dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2016.

"Biaya Pilkada sesuai aturan dibebankan ke pemerintah dan ini memang cukup memberatkan APBD. Apalagi kondisi ekonomi Indonesia sekarang sedang lesu," kata legislator asal Partai Gerindra tersebut.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Jatim dan DPRD setempat telah menyusun anggaran untuk Pilkada Jatim yang dimulai pada APBD tahun ini, yakni APBD 2015 disisihkan sebesar Rp100 miliar dan Rp300 miliar di APBD 2016.

Demikian juga dengan APBD 2017 dan 2018 yang sama-sama disisihkan sebesar Rp300 miliar sehingga total dana Pilkada Jatim terkumpul Rp1 triliun.

Rencana tersebut, lanjut dia, berubah seiring dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang Pilkada, yang mana KPU selaku penyelenggara memiliki kewajiban menanggung biaya pengadaan alat peraga dan kampanye seluruh pasangan calon.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku harus memeras keringat dan otak supaya pengalokasikan dana Pilkada tidak terlalu memberatkan APBD Jatim.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengaku tahun depan sudah dialokasikan Rp300 miliar, namun seiring adanya rencana penambahan maka untuk dua tahun berikutnya harus disisihkan Rp500 miliar dari total APBD untuk Pilkada 2018.

"Sekarang sudah mulai disisihkan dan akan ada perubahan untuk APBD 2017 serta 2018. Tapi jika kondisi ekonomi masih seperti sekarang tentu sangat memberatkan. Kalau boleh mengistilahkan, ini sama dengan memeras handuk yang sobek supaya keluar keringat," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, komisioner KPU Jatim Choirul Anam membenarkan biaya Pilkada menjadi besar lantaran dalam regulasi bahwa kampanye dibiayai Negara.

"Kalau biaya Pilkada Jatim membengkak itu wajar karena kampanye sekarang ditanggung Negara. Sedangkan, untuk pengalokasikan anggaran dilakukan sejak awal itu agar tidak terlalu memberatkan APBD," katanya.