Legislator minta pemerintah perkuat fungsi Bulog

Sukabumi (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan meminta pemerintah lebih memperkuat fungsi Badan Urusan Logistik atau Bulog, sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras.

"Bulog harus mampu meningkatkan penyerapannya beras yang baru mencapai 4,69 persen atau 2,2 juta ton ke kisaran 8-10 persen, dengan begitu Bulog akan lebih punya peran maksimal dalam menjaga kestabilan stok dan harga beras nasional," kata anggota DPR, yang maju dari daerah pemilihan Kota/Kabupaten Sukabumi, dalam siaran persnya yang diterima di Sukabumi, Rabu.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi 2015 mencapai 75,5 juta ton gabah kering hiling (GKG).

Jika dikonversi ke beras dengan asumsi GKG sama dengan 62,74 persen beras maka total produksi beras 2015 mencapai 47,40 juta ton.

Kemudian berdasarkan perhitungan neraca beras oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), konsumsi beras setiap tahunnya mencapai 29 juta ton dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 250 juta orang.

Dari perhitungan itu, berarti Indonesia surplus sekitar 18,9 juta ton per tahun.

Selanjutnya, tiga sampai empat bulan ke depan produksi beras bisa mencapai 15,8 juta ton, sedangkan konsumsi masyarakat Indonesia selama tiga sampai empat bulan ke depan hanya 9,5 juta ton dengan demikian ada surplus beras sekitar 6,3 juta ton.

"Di sinilah fungsi Bulog yang harus diperkuat yakni dengan cara menyerap sebesar-besarnya beras dari petani, sehingga jika terjadi kekurangan pasokan pangan atau gagal panen, peranan Bulog akan lebih terlihat yakni dengan mendistribusikan beras ke titik-titik daerah yang kekurangan," tambahnya.

Heri mengatakan Bulog harus mampu meningkatkan tingkat penyerapannya kisaran 8-10 persen. Dengan begitu, Bulog akan lebih punya peran maksimal dalam menjaga kestabilan stok dan harga beras nasional.

Karena pada tahun ini, Bulog sudah pernah mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun yang harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan penyerapan gabah/beras.

Untuk 2016 mendatang Bulog kembali mengusulkan PMN sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan infrastuktur pengeringan, pengolahan, dan penyimpanan beras di sentra-sentra produksi padi. Minimnya infrastruktur tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan beras Bulog.

"Seperti contohnya penyerapan beras di daerah Pejampangan, Kabupaten Sukabumi sampai hari ini tidak punya memiliki gudang penyimpanan yang permanen dan memadai padahal daerah ini merupakan lumbung beras nasional," kata Heri.