Pemerintah-DPR sepakati asumsi makro RAPBN 2016

Kami telah berunding dan memang terdapat perbedaan pandangan. Tapi ketika berbicara mengenai Indonesia, bangsa dan Tanah Air kita, semua sama. Berikut kesimpulan kami,"

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro RAPBN 2016 yang akan dijadikan dasar perhitungan postur di tingkat Badan Anggaran.

"Kami telah berunding dan memang terdapat perbedaan pandangan. Tapi ketika berbicara mengenai Indonesia, bangsa dan Tanah Air kita, semua sama. Berikut kesimpulan kami," kata Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad di Jakarta, Selasa malam.

Untuk asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2016, akhirnya disepakati 5,3 persen sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah sekaligus merevisi asumsi yang diajukan dalam nota keuangan sebesar 5,5 persen. Angka tersebut dinilai lebih realistis di tengah perkembangan ekonomi global hingga tahun depan.

Untuk asumsi inflasi dan SPN 3 bulan, disepakati masing-masing 4,7 persen dan 5,5 persen atau relatif tidak berubah dari yang diajukan oleh pemerintah. Sedangkan untuk asumsi nilai tukar rupiah disepakati Rp13.900 per dolar AS, lebih melemah dibandingkan asumsi dalam nota keuangan Rp13.400 per dolar AS.

Sebelum disepakati, dari pandangan fraksi-fraksi, untuk asumsi pertumbuhan ekonomi terdapat empat fraksi berasumsi 5,3 persen, tiga fraksi berasumsi 5,2 persen, dan tiga fraksi lainnya dalam kisaran 5,1-5,3 persen.

Untuk asumsi nilai tukar rupiah, lima fraksi berasumsi Rp13,900 per dolar AS, dua fraksi berasumsi Rp14.000 per dolar AS, satu fraksi berasumsi Rp13.800 per dolar AS, dan dua fraksi dalam kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.

Sedangkan untuk inflasi, tujuh fraksi berasumsi 4,7 persen, sisanya tiga fraksi dalam kisaran 4,5 plus minus 1 persen. Untuk SPN 3 bulan, delapan fraksi berasumsi 5,5 persen, satu fraksi berasumsi 5,5-6 persen, dan satu fraksi sisanya berasumsi di bawah 5 persen.

Untuk asumsi target pencapaian pembangunan sendiri disepakati tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5 persen, tingkat kemiskinan 9-10 persen, indeks gini ratio (indeks untuk mengukur tingkat kesenjangan) 0,39 dan indeks pembangunan manusia 70,1 melalui penghitungan metode terbaru.

Rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI tersebut, selain dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.

Rapat kerja pembahasan asumsi makro RAPBN 2016 itu sempat diskors pada Senin (21/9) malam lalu. Asumsi makro tersebut selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran untuk dibahas lebih lanjut.