DPR setujui Rp450 miliar antisipasi ketegangan LCS

Tadi kami menyetujui usulan melakukan realokasi anggaran sekitar Rp450 miliar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Natuna,"

Jakarta (ANTARA News) - Komisi I DPR RI menyetujui realokasi anggaran Kementerian Pertahanan senilai Rp450 miliar untuk digunakan mengantisipasi ketegangan di Laut China Selatan, untuk kebutuhan penguatan pangkalan militer di Pulau Natuna.

"Tadi kami menyetujui usulan melakukan realokasi anggaran sekitar Rp450 miliar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Natuna," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Mahfudz usai Rapat Kerja dengan Kementerian Pertahanan, dengan salah satu agenda membahas anggaran kementerian tersebut.

Dia menjelaskan, di Natuna sebenarnya sudah ada sarana dan prasarana namun sudah tidak terdukung perawatan dan pengembangannya.

Dia menilai, dari sisi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), TNI bisa melakukan pergeseran ke wilayah tersebut namun harus didukung sarana dan prasarana yang baik.

"Sarana prasarana untuk pangkalan udara, runway dan juga pelabuhan kapal TNI AL harus masuk sisi yang baik," ujarnya.

Mahfudz menilai saat ini ada eskalasi ketegangan di kawasan Laut China Selatan, dan itu akan dipengaruhi pertarungan ekonomi antara China dan Amerika Serikat.

Menurut dia, Indonesia tidak bisa menutup mata banyak kasus konflik militer didorong oleh konflik kepentingan ekonomi.

"Kami meminta kemhan merespon sekaligus mengantisipasi terjadinya ketegangan nasional kita jika ketegangan di Laut China Selatan ini semakin eskalatif," katanya.

Dia mengatakan dalam Raker itu, Komisi I DPR sudah menanyakan langkah antisipatif kepada Kemhan dan dikatakan institusi itu dan TNI sudah menyiapkan langkah-langkah strategis.

Salah satunya, menurut dia, penguatan pangkalan militer TNI di Pulau Natuna namun selama ini belum bisa diakomodir penuh dukungan anggaran.

"Tapi karena ini satu program yang disesuaikan dengan kondisi mutakhir sehingga belum terakomodir dukungan anggaran," ujarnya.

Karena itu, menurut dia, Komisi I DPR menyetujui realokasi anggaran tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Ryamizad Ryacudu mengatakan pihaknya menunda pembelian Alat Utama Sistem Senjata di tahun 2016, namun mengalokasikannya untuk perbaikan infrastruktur di Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

"Pembelian pesawat belum menjadi prioritas, bukan tidak jadi namun ditunda, namun yang penting saat ini menghadapi situasi yang memanas di Laut China Selatan," katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (21/9).

Dia mengatakan, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini sedang memperebutkan wilayah di LCS.

Menurut dia, Indonesia memiliki hubungan baik dengan kedua negara tersebut, namun ketika kondisi memanas di wilayah tersebut, maka Indonesia tidak boleh hanya diam.