Legislator nilai pemerintah kurang optimalkan investasi domestik

Itu yang membuat imunitas kita lemah dibanding negara-negara lain,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR Airlangga Hartarto menilai pemerintah kurang mengoptimalkan sumber pendanaan dan investasi domestik, sehingga tidak memiliki ketahanan ekonomi yang kuat untuk menghadapi tekanan dari ketidakpastian ekonomi global.

Dalam rapat dengan tiga unsur pemerintah dan Bank Indonesia, di Jakarta, Senin, Airlangga meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana asing.

"Itu yang membuat imunitas kita lemah dibanding negara-negara lain," ujar anggota dari Fraksi Partai Golkar ini.

Menurut Airlangga, ketahanan ekonomi dan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini, masih di bawah negara-negara "emerging markets" (negara-negara dengan pasar yang baru tumbuh) lainnya. Penyebab utama hal tersebut, ujar dia, adalah dominasi modal asing di pasar finansial dan obligasi Indonesia.

"Setelah keputusan suku bunga The Fed tetap, kita melihat masih ada negara yang imun dengan efek dari kejadian global. Itu kaya Taiwan, Korea, dan lainnya. Yang membuat mereka imun adalah investasi domestik dan kuatnya perekonomian dalam negeri," ujar dia.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kepemilikan asing di aset Indonesia cukup tinggi. Misalnya untuk kepemilikan di Surat Utang Negara (SUN), kepemilikan asing mencapai 38 persen.

"Nah, kalau sebanyak itu asing, itu artinya apa? Batuk sedikit ya keluar dia, kita goyah," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution pada 25 Agustus 2015.

Jika dibandingkan sejumlah negara, jumlah kepemilikan asing di Indonesia lebih tinggi. Di India misalnya, kepemilikan asing pada SBN hanya 7 persen, Brasil 20 persen, Korea Selatan 16 persen, dan Thailand 14 persen.

Dalam rapat yang membahas asumsi makro RAPBN 2016 itu, Airlangga juga meminta pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil untuk menetapkan asumsi makro yang terukur. Pemerintah juga diminta jangan terpengaruh dengan desakan berbagai kalangan untuk menurunkan asumsi makro yang dinilai terlalu optimistis.

"Bagi kami yang penting, pemerintah nyaman dan percaya diri ada di angka yang sudah ditentukan," ujarnya.