PBB imbau negara kirimkan rencana aksi iklim

Sekretaris Jenderal sangat menginginkan semua negara untuk menyerahkan rencana aksi iklim mereka

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon sangat menginginkan dan mengimbau negara-negara untuk menyerahkan secepat mungkin rencana aksi mereka yang akan membentuk dasar dari perjanjian perubahan iklim baru yang bersifat universal.

"Sekretaris Jenderal sangat menginginkan semua negara untuk menyerahkan rencana aksi iklim mereka," kata Asisten Sekjen PBB untuk Perubahan Iklim Janos Pasztor dalam rilis Pusat Informasi PBB (UNIC) Jakarta, Sabtu.

Menurut Pasztor, hingga saat ini, telah ada 62 dari 194 pihak untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang telah menyerahkan Tekad Kontribusi Nasional (INDC) mereka.

Dia juga mengemukakan bahwa penyerahan INDC dari berbagai pihak telah luar biasa karena merupakan fakta rencana yang didasari dari apa yang dipersiapkan negara-negara untuk merespons perubahan iklim.

Sebelumnya, lembaga Swadaya Masyarakat dalam bidang lingkungan Greenpeace Indonesia mengusulkan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi atau resiliensi wilayah pesisir, terutama masyarakatnya guna menghadapi perubahan iklim dunia.

"Peningkatan resiliensi pada masyarakat pesisir sangat dibutuhkan, terutama dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana, cuaca ekstrim dan kondisi lainnya semisal kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove akibat perubahan iklim dunia," kata Juru Kampanye Kelautan Greenpeace Indonesia Arifsyah M Nasution saat dihubungi Antara dari Jakarta, Senin (7/9).

Hal tersebut dikatakan Arifsyah dalam menanggapi dibukanya kesempatan pada masyarakat untuk memberikan masukan pada draft dokumen kontribusi nasional penurunan emisi yang diniatkan atau Intended Nationally Determined Contributions (INDC), oleh pemerintah.

Menurutnya, langkah peningkatan resiliensi yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat pesisir adalah langkah yang paling sesuai dalam mempersiapkan pengaruh perubahan iklim dunia.

Lebih lanjut dia mengatakan langkah tersebut juga harus dijalankan dengan berbagai program yang sifatnya langsung dapat diterima masyarakat dan dapat dimengerti dampaknya oleh mereka.

"Contohnya, jika kita lihat masyarakat nelayan kita, mereka sangat terancam dengan cuaca yang begitu ekstrim kemudian musim terus berubah, ini perlu dicari solusi alternatif pada mata pencaharian mereka," ujar dia.

Arifsyah menilaig pemerintah harus bergerak cepat dengan mengidentifikasi pulau kecil dan terluar yang rentan terhadap kondisi tersebut, karena perubahan iklim juga diprediksi dapat meningkatkan tinggi muka air laut hingga membuat ribuan pulau tenggelam.

"Dari catatan kami, Indonesia memiliki 92 pulau terluar dan 31 di antaranya berpenghuni, saya kira ini butuh identifikasi untuk bagaimana pulau-pulau ini bisa dipertahankan," ujar dia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka kesempatan untuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan untuk memberikan masukan terhadap draft dokumen tersebut.

Dokumen tersebut direncanakan akan menjadi sikap Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (Conference of Parties) UNFCCC ke-21 di Paris, Prancis, pada 30 November-11 Desember 2015.

Dari informasi yang dihimpun Antara, draf INDC yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Dewan Pengarah Penanganan Perubahan Iklim telah diterima Presiden Joko Widodo pada Senin (31/8) lalu.