"Kita perlu pernyataan dari Kapolri untuk menjamin keamanan Pilkada serentak. Karena saat ini kita juga membahas anggaran pengamanan," kata Supratman saat rapat kerja dengan Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil meyakini, sebagai Kapolri, Badrodin mampu menunaikan tugas mengamankan Pilkada meskipun anggaran pengamanan baru turun 70 persen.
"Anggaran pengamanan Pilkada memang belum turun seluruhnya. Masih sekitar 70 persen untuk pengamanan Pilkada. Tapi Bapak (Badrodin) memiliki manajerial yang baik, dan ini membantu pihak kepolisian sendiri dalam mengamankan Pilkada," kata Nasir.
Program Polri untuk pengamanan memang menjadi salah satu bahasan DPR.
Dari usulan awal Rp18,33 triliun, Kementerian Keuangan hanya meloloskan anggaran operasi teknis Rp12,07 triliun, sedangkan Kapolri meminta Komisi III DPR mengusahakan tambahan anggaran.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
