Hanura tolak kenaikan tunjangan anggota DPR

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan semestinya wakil rakyat menghindari meminta tambahan tunjangan, karena masih banyak pihak lain yang lebih memprihatinkan keadaannya.

"Sebagai wakil rakyat seyogyanya menghindari meminta tunjangan. Beri kesempatan pemerintah untuk memberikan tunjangan ke pihak-pihak yang lebih memprihatinkan keadaannya," kata Wiranto seusai membuka bazaar rakyat yang digagas Srikandi Hanura, di gedung parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan saat ini tidak sedikit pihak yang membutuhkan kenaikan tunjangan antara lain PNS, TNI dan Polri serta pihak-pihak yang memerlukan tambahan pendapatan ditengah inflasi.

Hanura sendiri, kata dia, sudah mengajukan penolakan tambahan tunjangan melalui fraksi di DPR RI.

"Biarlah pemerintah mengutamakan dari kesejahteraan masyarakat lainnya," kata dia.

Sebelumnya, anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Irma Suryani mengatakan, Kementerian Keuangan melalui surat No. S-520/MK.02/2015 menyetujui kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang dimasukkan dalam RAPBN 2016.

"Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota," kata anggota BURT, Irma Suryani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9).

Dia menyebutkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI itu meliputi tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai tunjangan DPR RI itu nisbi kecil atau hanya 0,00191 persen dari total belanja negara Rp2.039,5 triliun pada APBN 2015, sehingga tidak perlu diributkan.