BNPT didorong terus libatkan ulama tanggulangi radikalisme

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VIII DPR KH Maman Imanulhaq mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terus melibatkan ulama dalam upaya penanggulangan penyebaran radikalisme agama.

"Para kiai harus dilibatkan dalam membantu pemerintah, dalam hal ini BNPT, dalam pencegahan paham kekerasan dan terorisme dengan memberikan pemahaman agama yang benar," kata Maman di Jakarta, Senin.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, Majalengka, Jawa Barat itu menilai para kiai memiliki peran sangat besar dalam mengarahkan umat ke jalan yang benar yaitu jalan Islam yang rahmatan lil alamin.

Menurut dia, BNPT perlu mendatangi para kiai, baik pengasuh pondok pesantren, masjid, maupun mushala, untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi terkini dan gerakan yang dilakukan kelompok penyebar ajaran kekerasan.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa memberikan atau menerbitkan materi kepada para kiai atau khotib dalam shalat Jumat terkait bahaya radikalisme.

Pengasuh Pondok Pesantren Yaspiarr, Bogor, Jawa Barat, Utadz Ahmad Rustandi berpendapat sinergi pemerintah dan ulama sangat penting. Pemerintah membuat regulasi yang bisa membuat masyarakat merasa aman, sementara ulama berperan melakukan pembinaan mental.

Rustandi yang lebih dikenal sebagai Ustadz Jufri dalam sinetron "Catatan Harian Seorang Istri" itu mendukung langkah BNPT mengunjungi pesantren dan memberi penjelasan kepada para ulama.

"Mereka merasa diperhatikan negara. Dengan begitu mereka merasa ikut andil dalam usaha negara melawan terorisme dan gangguan keamanan lainnya," kata dia.

Pada Sabtu (12/9), BNPT bekerja sama dengan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) menggelar dialog pencegahan paham radikalisme di Pesantren Mambaul Ulum, Sukowono, Jember, Jawa Timur yang diikuti para kiai kampung yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Hadir dalam dialog itu Kepala BNPT Saud Usman Nasution, Deputi 1 Bidang Pencegahan Agus Surya Bakti, Direktur Pencegahan Hamidin, Presiden K-Sarbumi Syaiful Bahri Ansori, sejumlah rektor, serta mantan teroris Abdurrahman Ayub.