Menyiasati kemarau tak menjadi bencana

Jakarta (ANTARA News) - Musim kemarau yang setiap tahun selalu melanda Indonesia seharusnya tidak lagi menjadi hal yang perlu menakutkan, apalagi sampai mengganggu ketahanan pangan nasional.

Namun, kemarau tahun ini tampaknya akan lebih parah dibanding tahun sebelumnya karena dipengaruhi pula oleh adanya gelombang El Nino yang memberikan dampak kekeringan di selatan khatulistiwa.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan persawahan di Sumatera dan Kalimantan yang tidak terdampak el nino dioptimalkan untuk menangani dan menghadapi dampak El Nino yang ada sekarang.

"Kami mengoptimalkan persawahan yang ada di Kalimantan dan Sumatera, kecuali Lampung dan Aceh yang sedang banjir," ujar Mentan Amran.

Ia mengatakan dampak el nino terjadi di sebelah selatan khatulistiwa, yakni Jawa, Bali, NTT dan Sulawesi, sementara di sisi utara Khatulistiwa tidak terdampak el nino, di antaranya Kalimantan dan Sumatera.

Bahkan kekeringan di Sumatera, tutur Mentan, justru menguntungkan karena sawah pasang surut dan lebak yang surut bisa ditanami padi. Sementara luas sawah Sumatera, tutur Mentan, dua juta hektare dan Kalimantan satu juta hektare yang dapat dioptimalkan.

Kementan juga memberikan bantuan pompa dan alsintan ke daerah tersebut. Selanjutnya, Kementan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membahas irigasi teknis untuk daerah yang airnya mengalir sepanjang musim seluas 500 ribu hektare.

Menteri Amran mengatakan pihaknya juga mendistribusikan pompa air di daerah-daerah yang memiliki air, seperti Bengawan Solo di Jawa Timur dan Sungai Cimanuk di Jawa Barat sehingga membuahkan hasil 40-50 ribu hektar sawah yang terselamatkan di sekitar sungai tersebut.

Sampai Agustus, ia mengatakan panen sudah mencapai 76 persen. Sementara 15 persen akan dipanen pada September-Oktober ini yang dijaga agar tidak gagal.

"Jangan diasumsikan el nino berdampak pada semua lahan pertanian sebanyak 14 juta hektare seluruh Indonesia," ujar Mentan.

Sementara untuk puso sampai dengan saat ini, Mentan mengatakan terdapat sebanyak 25 ribu hektare, sedangkan setiap tahun tanpa el nino sebanyak 28 ribu hektare per tahunnya.

Untuk perubahan proyeksi produksi beras, Mentan mengatakan masih menunggu dari Badan Pusat Statistik.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Muhammad Riza Damanik mengatakan pemerintah perlu memperkuat sistem logistik sektor perikanan dalam menghadapi gejala alam el nino.

"Tantangan kita adalah memperkuat strategi operasional dari sistem logistik pangan kita untuk dapat memproduksi dengan optimal pada masa-masa gangguan produksi pangan di daerat (akibat El Nino)," kata Riza Damanik.

Potensi Perikanan
Menurut Riza, dalam menghadapi El Nino seperti sekarang ini, seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan potensi ikan di berbagai kawasan perairan Indonesia.

Dia memaparkan, sejumlah kawasan perairan tersebut antara lain di sekitar Laut Banda dan kawasan selatan Jawa agar dapat berproduksi optimal.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk segera membenahi tata sistem logistik perikanan nasional guna lebih terpadu sekaligus meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil perikanan di Tanah Air.

"Pasalnya, implementasi sistem logistik perikanan nasional yang rencananya dilaksanakan mulai 2014, hingga kini belum berjalan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.

Akibatnya, menurut Yugi, distribusi ikan dari sentra produksi di luar Jawa ke pabrik pengolahan yang kebanyakan terletak di Jawa masih belum memadai.

Untuk itu, dia juga menginginkan pemerintah bisa segera bermitra dengan swasta guna membangun sentra perikanan beserta infrastrukturnya.

Hal itu, kata dia, perlu dilakukan di pulau-pulau yang berada di wilayah lumbung ikan dan memperbanyak kapal pengangkut ikan untuk menunjang pelaksanaan sistem logistik ikan nasional.

"Intinya, saat ekonomi mengalami kelesuan, pemerintah diminta berani melakukan perubahan dan perbaikan yang bisa memperbaiki keadaan saat ini," katanya.

Selain itu, kata Waketum Kadin, pemerintah juga harus memberikan kelaikan berusaha dan permodalan bagi pelaku usaha di sektor kelautan perikanan.