Paket kebijakan pemerintah bantu daya beli masyarakat

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menilai Paket kebijakan September tahap I yang dikeluarkan pemerintah dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, salah satunya melalui stabilisasi harga pangan.

"Kalau stabil, harusnya bisa membantu daya beli masyarakat. Tapi jangan temporer harga pangannya, dalam jangka panjang juga harus stabil," ujar Telisa di Jakarta, Minggu.

Menurut Telisa, secara keseluruhan paket kebijakan September tersebut positif dan berharap kebijakan itu bisa dijalankan secara optimal agar berdampak bagi masyarakat.

"Bila ingin meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah harus menjaga kemampuan masyarakat. Selain harganya dijaga stabil,income masyarakatnya juga dijaga stabil. Jadi harus juga dijaga penciptaan lapangan kerjanya, sehingga daya beli dapat terjaga," kata Telisa.

Sementara itu, Partner Transaction Support and Corporate Finance RSM AAJ Wiljadi Tan mengatakan, saat ini Indonesia memang memerlukan stimulus langsung guna mendongkrak perekonomian nasional yang melemah.

"Kemarin ada, misalnya peningkatan PTKP (penghasilan tidak kena pajak), nah itu yang kita anggap bisa memberikan efek cepat dan langsung," ujar Wiljadi Tan.

Dengan kenaikan PTKP menjadi Rp36 juta per tahun, masyarakat menengah saat ini akan membayar pajaknya lebih sedikit, sehingga mempunyai kemampuan belanja (spending) lebih banyak.

"Nah ini yang kita harapkan bisa menggerakkan perekonomian," kataa Wiljadi Tan.

Selain itu, lanjut Wiljadi Tan, kebijakan dana desa yang terbilang besar juga, seharusnya cepat disalurkan karena dapat meningkatkan stimulus pembangunan infrastruktur di desa-desa.

"Ada multiplier efeknya. Konsumsi akan jalan dan ini yang lebih cepat," ujar Wiljadi Tan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Kamis pekan lalu mengumumkan paket kebijakan yang bertujuan mendorong daya beli seperti memperkuat fungsi koperasi, LPG bagi nelayan, stabilisasi harga komoditas pangan, terutama daging sapi, percepatan pencairan dana desa, pemberian raskin tambahan hingga deregulasi sejumlah aturan untuk mendorong investasi dan ekspor.

Wiljadi Tan mengakui, kebijakan September tahap I yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi bisa meningkatkan perekonomian nasional, bila dijalankan dengan baik.

"Iyaa, secara umum memang perlu dilakukan. Tapi memang kita butuh stimulus yang efeknya cepat, khususnya dana desa," ujar Wiljadi Tan.

Bantuan-bantuan lainnya yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan itu, kata Wiljadi, juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, seperti penambahan raskin. Pasalnya, perekonomian nasional saat ini sebenarnya baik, namun yang kurang baik hanya konsumsinya yang menurun.

"Masalahnya, perekonomian kita ditunjang oleh konsumsi yang berkurang itu dan ekspor komoditas kita juga turun," ujar Tan.

Wiljadi Tan melihat kebijakan ekonomi September baik, meski perlu ditingkatkan yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Sedangkan paket kebijakan mengenai deregulasi, sebenarnya untuk jangka panjang.

"Peraturan yang tumpang tindih itu dirapikan untuk memudahkan investasi, itu memang secara jangka panjang perlu dilakukan," kata Wiljadi Tan.