MPR desak bentuk lembaga sosialisasi empat pilar

Makassar (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan institusinya telah mendesak kepada pemerintah untuk membentuk lembaga, yang khusus menyosialisasikan empat pilar kebangsaan.

"Dulu ada lembaga BP7 (sosialisasi Pancasila), dan sekarang kami mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk lembaga di bawah Presiden untuk sosialisasi empat pilar MPR," katanya di Makassar, Jumat.

Hal itu dikatakan Hidayat saat acara "Pelatihan untuk Pelatih Sosialisasi Empat Pilar MPR" untuk anggota Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Makassar, Jumat. Empat pilar tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI.

Dia mengatakan desakan MPR itu telah dikomunikasikan langsung dengan Presiden Joko Widodo dalam acara konsultasi para pimpinan lembaga negara.

Hidayat optimis tahun 2016 lembaga itu terbentuk karena diyakini kondisi nasional sudah kondusif sehingga pemerintah bisa merealisasikannya.

"Mungkin tahun depan (kondisi nasional) sudah kondusif untuk bisa membentuk lembaga itu," ujarnya.

Hidayat mengatakan pemerintah telah memberikan jawaban bahwa mereka akan membentuk lembaga tersebut.

Namun dia memahami apabila pembentukkannya tidak bisa dilakukan saat ini karena banyak kerja yang harus dilakukan pemerintah.

"Presiden Jokowi dan pemerintahannya masih sibuk saat ini, pemerintah sudah memberi jawaban akan membentuk lembaga tersebut," katanya.

Dia mengatakan, meskipun belum terbentuk lembaga tersebut, MPR tetap menjalankan amanah konstitusi untuk menyosialisasikan empat pilar MPR. Menurut dia, MPR terus mengembangkan metode sosialisasi tersebut, salah satunya dengan menggandeng para intelektual.

"Kami tetap lakukan beragam metode untuk sosialisasi, kami kerjakan secara maksimal," katanya.

Dia mengatakan perlu dilakukan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memaatikan tata nilai Indonesia bisa dimassifkan kepada masyarakat.

Hidayat menyambut baik bahwa saat ini mata pelajaran dan buku ajar di sekolah sudah bisa dimasukkan materi empat pilar MPR.

"Kami mendapatkan info yang mengejutkan ada ajaran radikalisme dan ateisme (dalam buku ajar). Dan itu koreksi terhadap kementerian terkait," ujarnya.

MPR RI melaksanakan pelatihan untuk pelatih bagi anggota Kopertis Wilayah IX Sulawesi, yang berlangsung dari Jumat hingga Senin (10-14 September 2015) di Hotel Aryaduta, Makassar.