Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyayangkan, masalah tenaga kerja yang ada di dalam dan luar negeri tidak masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang baru diumumkan oleh Presiden Jokowi.
Menurutnya, bulan Desember mendatang, Indonesia masuk pada Masyarakat Ekonomi ASEAN plus enam negara, termasuk India dan Tiongkok yang tenaga kerjanya juga pastinya menyerbu Indonesia yang "longgar" dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.
“Sungguh memprihatinkan jika persoalan rakyat bekerja di dalam maupun luar negeri, tak jadi prioritas dalam paket kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi,” kata Rieke dalam rilis yang diterima ANTARA News, Jakarta, Jumat.
Dirinya juga meminta dilakukan komunikasi politik intensif antara Pemerintah RI-Malaysia terkait TKI yang jumlahnya jutaan orang di Malaysia.
“Jangan hanya buat kesepakatan investasi dan bisnis saja yang diprioritaskan. Mafia perdagangan manusia yang berkedok pengiman TKI ke Malaysia, pastinya tidak hanya melibatkan sindikat di Indonesia, pastinya juga ada oknum-oknum yang terlibat di Malaysia sendiri,” katanya.
Dengan kasus tenggelamnya kapal yang mengakibatkan hampir 60 orang TKI di lepas barat Malaysia dekat Sauh Cape, Kota Pesisir Sabak Malaysia beberapa waktu lalu, harus dijadikan pintu masuk untuk membongkar mafia pengiriman TKI ke Malaysia.
“Peristiwa ini yang harusnya menjadi pintu masuk bagi pemerintah Indonesia untuk membongkar sindikat perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI. Tangkap dan adili siapapun yang terlibat, termasuk oknum di tubuh pemerintahan sendiri, pusat maupun daerah,” demikian Rieke Diah Pitaloka.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
