Penegakan hukum oleh pemerintah tidak tegas dalam menghukum pelaku baik itu korporasi maupun pengusaha yang sengaja membakar lahan,"Pekanbaru (ANTARA News) - Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Rabu mendesakkan tujuh tuntutan kepada pemerintah untuk mengatasi kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun terjadi.
Massa gerakan itu gabungan dari organisasi kemasyarakatan seperti Serikat Perempuan Riau, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Scale Up, Serikat Pemuda Riau, berlangsung lebih dari tiga jam sejak pukul 14.00 WIB.
Sebelum melakukan orasi di depan kantor Gubernur Riau, massa terlebih dahulu melakukan "long march" dari Gedung Pustaka Wilayah Riau. Bahkan dalam aksinya massa sempat melakukan pemblokiran Jalan Jendral Sudirman dan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.
Mereka menuntut pemerintah segera mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di tanah gambut yang terus terjadi selama 18 tahun.
Menurut mereka masalah gambut terjadi akibat pemerintah membiarkan lahan tersebut dimonopoli oleh pengusaha dan perusahaan perkebunan.
"Penegakan hukum oleh pemerintah tidak tegas dalam menghukum pelaku baik itu korporasi maupun pengusaha yang sengaja membakar lahan," teriak salah seorang pendemo Helda dari Serikat Perempuan Riau.
Dalam orasinya Helda meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan audit, evaluasi dan revisi terhadap izin-izin pemanfaatan lahan gambut oleh perusahaan.
Helda yang mewakili para pendemo berorasi lantang meneriakkan pemerintah telah lalai melakukan pengawasan terhadap lahan di negaranya sendiri selama 18 tahun. Menurutnya upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau hanya sebatas rutinitas tiap tahun tanpa ada pencegahan secara serius.
"Asap Riau telah terjadi berulang kali setiap musim kemarau selama 18 tahun. Mau jadi apa generasi muda Riau di masa mendatang," teriaknya.
Massa mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menemui mereka. Sementara itu jumlah massa yang melakukan aksi tampak terus bertambah walau telah melakukan aksi lebih dari satu jam. Bahkan massa mengancam akan menduduki kantor Gubernur Riau (Gubri) jika Plt Gubri yang kerap disapa Andi tidak segera menemui pendemo.
Sementara itu terlihat ratusan petugas Satuan Polisi Pamong Praja diperkuat Satuan Sabhara Polresta Pekanbaru siap siaga di belakang pagar kantor Gubri.
Aksi massa sendiri sempat terhenti saat Adzan Ashar berkumandang. Massa yang terus bertahan kemudian berkumpul di depan pagar untuk kemudian melaksanakan Sholat Ashar berjamaah.
Plt Gubri Andi Rachman Menemui Pendemo.
Sekitar pukul 16.30 WIB, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman beserta Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Nurendi, Kapolda Riau Brigjen Dolly Bambang Hermawan menemui para pendemo.
Terjadi dialog sekitar 40 menit antara pendemo dan Plt Gubri. Helda yang kembali mewakili pendemo mengatakan bahwa pemerintah harus peka ketika anak-anak Riau terus tercemar asap pekat.
Ia mengatakan masalah kebakaran hutan dan lahan bisa diatasi dengan melakukan "blocking canal" dan membiarkan lahan gambut tetap basah.
Selanjutnya ia meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut izin Huhtan Tanaman Industri yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Menanggapi permintaan massa, Andi Rachman menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan upaya pencegahan serta memadamkan api.
"Kita telah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan BLH. Kemudian petugas Satgas Karhutla setiap hari berjuang memadamkan api," kata Andi.
Andi mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya terus berdoa dan melakukan Shalat Istisqa. "Demo sah-sah saja, tapi alangkah baiknya jika kita bersama-sama berdo, melakukan sholat Istisqa sementara petugas terus berupaya menanggulangi karhutla," jelas Andi.
Aksi sendiri akhirnya usai pada pukul 17.30 WIB setelah Andi berjanji untuk melakukan penanganan Karhutla secara serius.
Pewarta: Fazar/Anggi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015