Rambe: Pancasila tak boleh tergantikan

Bandarlampung (ANTARA News) - Wakil Ketua Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia tidak boleh tergantikan dengan nilai-nilai dari luar.

"Untuk itu Pancasila harus selalu dijaga dan dilestarikan," kata dia, pada acara temu pakar/tokoh, di Bandarlampung, Rabu.

Rambe yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI itu menjelaskan, Pancasila merupakan nilai-nilai luhur positif bangsa Indonesia yang perlu untuk terus-menerus dilestarikan karena tidak banyak negara di dunia yang dibangun di atas nilai-nilai luhur bangsanya sendiri.

"Kita harus bisa menjadikan Pancasila sebagai dasar dan latar belakang berbangsa dan bernegara," katanya.

Ia mengemukakan, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang penting. Selain itu membudidayakannya juga akan bermanfaat untuk generasi mendatang.

Di sisi lain, ia mengatakan, Badan Pengkajian MPR RI bertugas mengkaji isu-isu pokok aspirasi masyarakat dalam negara. Termasuk mengkaji TAP MPR yang telah dibuat.

"Seperti TAP MPR tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan TAP MPR tentang Hak Asasi Manusia. Isinya merupakan serapan langsung UUD 1945, dan check and balancing terhadap aspirasi masyarakat," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa MPR memiliki kewenangan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Selanjutnya diubah menjadi kedaulatan rakyat dipegang dan dilaksanakan oleh rakyat, menurut UUD.

"Selanjutnya muncul Undang-undang untuk mengadakan Pemilihan Presiden, DPR sampai Partai Politik," ujarnya pula.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung Zaini Nurman mengatakan, setiap warga negara dituntut memiliki pemahaman, persepsi dan sikap yang sama terhadap Pancasila, yakni kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila, sambung Zaini Nurman, harus tetap menjadi dasar dari penuntasan persoalan kebangsaan yang komplek. Apalagi saat ini di era globalisasi yang berpotensi disintegrasi dan degregasi sosial.

"Untuk itu diperlukan pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara," katanya.