MKD cegah kasus Novanto jadi komoditas politik

Kami akan kawal kasus ini supaya tidak jadi komoditas politik. Fungsi MKD melindungi dan membela terhadap upaya-upaya politik terhadap agenda kedewanan,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Riski Sadig mengatakan MKD akan berupaya mengawal kisruh pertemuan pimpinan DPR yaitu Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan Donald Trump agar tidak menjadi komoditas politik.

"Kami akan kawal kasus ini supaya tidak jadi komoditas politik. Fungsi MKD melindungi dan membela terhadap upaya-upaya politik terhadap agenda kedewanan," kata Riski di Jakarta, Rabu.

Riski menilai ada wacana menggiring kasus itu untuk menciptakan konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Riski mengungkapkan MKD menilai kekisruhan itu sangat tidak produktif bagi perkembangan politik di tanah air.

Politikus PAN itu melanjutkan bahwa pertemuan anggota dewan di luar anggota kedinasan sebagai fungsi diplomatik itu sah-sah saja.

Salah satunya adalah ada fungsi muhibah yang mewakili bangsa dan parlemen bagi setiap anggota dewan.

Dalam kasus itu, Ketua DPR Setya Novanto atas nama pimpinan mempunyai agenda muhibah kedewanan pada pertemuan parlemen dunia di Amerika Serikat.

Rangkaian acara pertemuan parlemen itu sendiri diinisiasi oleh Fadli Zon yang memimpin Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR.

Riski mengatakan, untuk menilai apakah memang ada pelanggaran kode etik maka pihaknya akan memanggil Sekjen DPR, BKSAP dan kesekretariatan serta mengirim anggota delegasi ke Amerika Serikat jika diperlukan.

"Kita akan panggil soal rangkaian kegiatan itu. Kita akan selidiki apakah benar ada salah kode etik dewan supaya kasus ini tidak mengarah ke nuansa politik yang begitu kental," katanya.

Anggota DPR Dapil Jawa Timur itu menerangkan, fungsi MKD adalah membela para legislator selama tugas-tugas kedewanan tidak melanggar sumpah jabatan.

Tetapi jika ada dewan yang lupa akan fungsinya dan diindikasikan melanggar etika dan merusak citra kelembagaan maka MKD akan merekomendasikan sanksi teguran.

"Jika memang ada pelanggaran berat, maka akan ada mekanisme panel dari anggota MKD dan tokoh dari luar untuk mengkaji konsep konsekuensi dan langkah-langkah selanjutnya," ujarnya.

Pertemuan antar pimpinan DPR dengan politisi AS Donald Trump menjadi polemik setelah diduga pertemuan tersebut terjadi dalam rangkaian kampanye Trump menjadi presiden AS.

Dalam beberapa kesempatan, para pimpinan DPR tersebut menyangkal telah memberikan dukungan kepada Trump dan bersikeras bahwa pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa disela-sela kunjungan mereka ke negara tersebut.

Dalam keterangan Kesekjenan DPR RI, Setya Novanto bersama Fadli Zon dan rombongan mengikuti agenda sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York yang berlangsung dari tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2015.