Pemerintah diapresiasi terkait reformasi ekonomi

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dalam melaksanakan reformasi ekonomi dinilai semakin memperlihatkan arah yang benar di tengah-tengah beban perekonomian yang semakin berat.

"Tidak ada kata terlambat, walaupun beban perekonomian yang berat bagi pemerintah saat ini," kata Achmad Deni Daruri, President Director for Banking Crisis, dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.

Menurut Deni, hutang dalam mata uang asing semakin meningkat pesat di masa lalu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bukan hanya itu daya serap dalam negeri bagi obligasi pemerintah relatif semakin melemah karena di masa lalu tidak mampu meningkatkan kapasitas menabung dalam perekonomian domestik.

Sementara itu, Pemerintahan Presiden Jokowi dihadapkan kepada kondisi perekonomian dunia yang juga tidak semakin ramah dimana pertumbuhan perekonomian Tiongkok terus melempem dan perekonomian Eropa juga semakin melempem.

"Dengan situasi yang seperti ini maka tidak ada pilihan bahwa reformasi ekonomi harus segera dilakukan," katanya.

Deni mengharapkan, Pemerintah harus menarik investasi asing dan lokal sebanyak-banyaknya untuk menutup kesenjangan antara tabungan dan investasi di Indonesia.

Untuk itu sekaranglah saatnya yang tepat agar pemberian "tax holiday" diberikan secara "acrross the board" tanpa pandang bulu kepada semua jenis investor.

"Mengingat krisis perekonomian dunia dapat berlangsung hingga 10 tahun ke depan maka minimal jangka waktu pemberian tax holiday itu juga sepuluh tahun," ujarnya.

Deni mengharapkan, kemudahan perpajakan juga harus diberikan kepada semua pihak yang mengalokasikan investasinya untuk pendidikan dan barang publik.

"Peran pengeluaran pemerintah dalam produk domestik bruto secara relatif sangatlah kecil dibandingkan dengan konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor," katanya.