Indonesia berhasil masukan persoalan buruh migran dalam resolusi WAIPA

Jakarta (ANTARA News) - Delegasi parlemen perempuan Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Delegasi, Sarwo Budhi Wiryanti Sukamdani, berhasil memasukkan persoalan perempuan dan buruh migran perempuan atau "migrant worker" ke dalam draft resolusi sidang Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (7/9).

"Kami berpikir, sebagai orang Indonesia dan sebagai negara pengirim buruh migran kita harus meyakinkan betul persoalan perempuan ini penting. Bukan hanya masalah perempuan secara umum tetapi lebih spesifik lagi yaitu masalah buruh migran perempuan," kata Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (BKSAP DPR) Nihayatul Wafiroh dalam siaran pers yang diterima ANTARA News di Jakarta pada Selasa.

Lebihl anjut Politikus yangj ugamenjabat sebagai Anggota Komisi IX itu mengatakan, Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Malaysia, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya mempunyai persoalan-persoalan yang tidak bisa diabaikan.

"Hal itu memang kita dorong agar nantinya dalam resolusi tersebut persoalam buruh migran perempuan juga terselesaikan selain tentang masalah kesetaraan perempuan," papar anggota DPR dariFraksi PKB itu.

Menurutnya, hal itu merupakan capaian terbesar Delegasi Indonesia, dalam memadukan persoalan perempuan di dalam draft resolusi pada sidang WAIPA.

Selain menerima usulan delegasi Indonesia, Sidang WAIPA juga menyetujui usul delegasi Thailand tentang bagaimana persoalan responsibilitas dan sensitivitas terhadap perempuan harus masuk dalam kurikulum dan silabus di sekolah-sekolah.

"Ini tentang bagaimana kita harus mendidik orang tua dan guru untuk memberikan sensitivitas terhadap kesetaraan gender," imbuh politikus asal daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Ada tiga draft resolusi yang disetujui pada Sidang WAIPA yang dipimpin Deputy President of Senate Malaysia, yaitu Resolution on Recognition of Post-2015 Development Agenda on Gender Equality, Resolution on Promoting a Culture of Respect and the Rights of Women and Girls Towards Inclusiveness, dan Resolution on Strengthening Legal Framework to Eliminate Violence Against Women and Children in ASEAN.