Pemerintah siap cabut izin perusahaan pelaku Karhutla

Selama ini meskipun (pelaku pelanggaran) diproses (secara hukum) namun tetap bisa menjalankan produksinya,"

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) siap mencabut izin usaha pada perusahaan kehutanan yang kedapatan sebagai pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Tanah Air.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Selasa menyatakan, sebagai upaya merespon arahan Presiden tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan serta rakor tingkat menteri pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 367 Tahun 2015 tentang Satgas Pengendalian Nasional, Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan.

Melalui SK ini, tambahnya, salah satunya nantinya akan dibentuk tim kerja untuk melakukan klarifikasi pelanggaran-pelanggaran izin yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

"Kami telah menetapkan klasifikasi sanksi terhadap (pelanggaran) perizinan ini dengan kategori ringan, sedang dan berat," katanya.

Siti Nurbaya menyatakan, sanksi bagi pelanggaran yang masuk kategori ringan yakni membuat pernyataan tertulis, melakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan yang mengalami kerusakan.

Kemudian mengumumkan kepada publik melalui media massa serta meminta maaf untuk tidak melakukan tindakan yang serupa kembali.

Sanksi untuk pelanggaran kategori sedang yakni dengan membekukan izin , memberikan denda serta kewajiban melakukan melakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan yang mengalami kerusakan.

Kemudian mengumumkan kepada publik melalui media massa serta meminta maaf untuk tidak melakukan tindakan yang serupa kembali.

Sedangkan untuk pelanggaran kategori berat, tambahnya, selain ketentuan seperti di atas, juga dikenakan denda, dibawa ke pengadilan, "blacklist" atau masuk daftar hitam serta pencabutan izin usaha.

"Selama ini meskipun (pelaku pelanggaran) diproses (secara hukum) namun tetap bisa menjalankan produksinya," katanya.

Untuk itu, menurut Siti, selain sanksi hukum atau pidana juga perlu diberikan sanksi administratif berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha.

Menyinggung besaran denda yang akan diberikan kepada perusahaan pelaku pelanggaran izin sehingga menyebabkan karhutla, Menteri LHK menyatakan menurut undang-undang antara Rp100 juta hingga Rp1,5 miliar.

"Namun demikian kami akan mengajak kalangan akademisi untuk melakukan penghitungan (denda yang pas)," katanya.

Terkait upaya melibatkan pemerintah daerah dalam pemberian sanksi pencabutan izin perusahaan yang melanggar tersebut, menurut Siti hal itu bisa saja dilakukan, karena pemberian izin juga dilakukan bupati maupun gubernur.

Menteri LHK menyatakan, pemberian sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan kehutanan namun juga perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan.