"Untuk kementerian di bawah Kemenko Ekonomi sekitar Rp78,3 triliun dari Rp 225,43 triliun ," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam paparannya di Rapat Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin.
Dalam koordinasi di bawah Kemenko Perekonomian, setidaknya terdapat 13 Kementerian/Lembaga. Dari paparan Menkeu, tercatat serapan anggaran tertinggi dilakukan Kementerian Keuangan sebesar 59,6 persen atau Rp15,3 triliun dari pagu Rp25,6 triliun.
Sedangkan serapan anggaran terendah, menurut data Kemenkeu, adalah Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 18 persen atau Rp22,3 triliun dari pagu APBN-P 2015.
"Sedangkan Kementerian PPN/Bappenas sebesar 47,5 persen, BKPM 46,9 persen, Kementerian UKM 39,4 persen, Kementerian Pertanian 37,9 persen, Kementerian Agraria 32,3 persen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 30,8 persen, Kementerian BUMN 29,2 persen, Kementerian Koordinator Ekonomi 28,7 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 28,3 persen, Kementerian Industri 20,9 persen, Kementerian Perdagangan 23,5 persen," jelasnya.
Menyikapi paparan Menkeu, Wakil Ketua Banggar Djoko Ujianto mengatakan dirinya tidak puas dengan capaian realisasi anggaran. Djoko mengatakan seharusnya capaian realisasi hingga 31 Agustus 2015 dibandingkan dengan target dan perencanaan realisaai anggaran yang disusun pasa awal tahun.
"Kami minta target rencananya berapa disampaikan. Ini harus dibandingkan. Baru kita membahas ini berhasil atau tidak," ujarnya.
Sementara, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengakui serapan anggaran Kementeriannya masih rendah karena pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk sejumlah program baru dilakukan Juni 2015.
"Penyerapan anggaran memang masih rendah, baru 24 persen. Kami tertinggal karena memang proses APBNP (disahkan Februari 2015) dan DIPA untuk program ini baru turun Juni," kata dia.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
