DPR minta pemerintah berdayakan KBIH

Makkah (ANTARA News) - DPR-RI meminta pemerintah cq Kementerian Agama memberdayakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) untuk membantu jamaah menjalani proses ibadah haji dengan benar dan mencapai haji yang mabrur.

"Mungkin teman-teman Kemenag (Kementerian Agama) sangat sibuk, sehingga aspek itu (bimbingan ibadah) terabaikan, sehingga kami mendorong agar KBIH diberdayakan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, Dikdik Sodik Mudjahid usai kunjungan kerja bersama 12 anggota lainnya ke kantor Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1436H/2015M daerah kerja Makkah, Arab Saudi, Minggu malam.

Apalagi, kata dia, banyak jamaah calon haji Indonesia tidak memahami proses ibadah haji yang benar, sehingga butuh pembimbing ibadah. Manasik yang dilakukan Kemenag saja, dinilai dia, belum cukup untuk membuat jamaah paham.

Diakuinya, memang ada aspek ekonominya dalam pemberdayaan KBIH. Namun hal itu, dinilainya wajar mengingat usaha kecil dan menengah (UKM) saja diberdayakan, kenapa KBIH yang notabane banyak memiliki pesantren tidak diberdayakan.

"Yang penting ada pengawasan dan akreditasinya," ujar Dikdik.

Menanggapi upaya pemerintah untuk mendorong haji mandiri, ia justru merasa khawatir bahwa keinginan itu merupakan upaya pemerintah cq Kemenag melepasakan diri dari kewajiban memberikan bimbingan ibadah kepada jamaah.

"KBIH tidak membuat jamaah tidak mandiri," kata Dikdik yang juga pembina KBIH.

Ia mengakui ada KBIH yang nakal, dengan mengkomersialisasikan dam dan badal haji, namun menurut dia sangat banyak juga KBIH yang bagus yang membimbing jamaah untuk mendapatkan haji yang mabrur.