DPR desak transparansi "upgrade" bus jemaah

Sebenarnya ini sudah diantisipasi dengan pengecekan sebelum bus digunakan, namun karena bus hanya dipakai pada musim haji, maka ada kejadian saat digunakan."

Makkah (ANTARA News) - DPR-RI mendesak transparansi pemerintah cq Kementerian Agama sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dalam pola upgrading (peningkatan) kualitas bus antar kota untuk jemaah haji yang banyak dikeluhkan tahun ini.

Hal itu dikemukan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Dikdik Sodik Mudjahid, di Makkah, Saudi Arabia, Minggu malam, dalam rangka kunjungan kerja pengawasan persiapan haji di Tanah Suci.

"Tidak mustahil, jika tidak ada jalan lagi, maka kembali ke sistem lama (upgrading)," kata Dikdik.

Namun sebelum sampai pada keputusan tersebut, kata dia, pemerintah diminta mengupayakan perbaikan kontrak layakan bus, serta standar minimum layanan yang harus dipenuhi perusahaan jasa transportasi antar kota di Arab Saudi.

Selain itu, ada transparansi pemerintah dalam pola peningkatan kualitas bus tersebut.

"Ada pola upgrade, misalnya harganya 100, tapi upgrade 50. Kenapa tidak pakai yang 120," kata Dikdik menjelaskan pola pikir DPR terhadap permintaan upgrade pemerintah.

Akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat tidak ada pola upgrade bus antar kota untuk jamaah tahun ini.

Dampaknya, seperti yang diuraikan Kepala Daker Makkah PPIH 1436H/2015M Arsyad Hidayat, terjadi sejumlah kasus yang membuat jemaah tidak nyaman dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah yang memakan waktu 8-9 jam.

Pihaknya mencatat ada 15 kasus bus mogok, empat kasus AC bus mati, satu kasus mesin mobil terbakar, dan satu kasus salah jalan terjebak dalam pasir.

"Sebenarnya ini sudah diantisipasi dengan pengecekan sebelum bus digunakan, namun karena bus hanya dipakai pada musim haji, maka ada kejadian saat digunakan," kata Arsyad.