Legislator: buka seluruh pembicaraan Ketua DPR-Trump

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin meminta, seluruh pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto dan calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump dibuka secara transparan kepada masyarakat.

"Seluruh pembicaran bersama Trump harus diekspos publik karena sekarang ini tidak clear (jelas)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengemukakan, baik Setya maupun Wakil Ketua DPR Fadli Zon mesti menyampaikan apa agenda pembicaraan, capaian, serta targetnya.

Yanuar menyatakan keheranannya mengenai kehadiran sosok ketua dan wakil ketua DPR yang mewakili rakyat Indonesia untuk hadir dalam acara semacam itu.

"Apa mereka tidak mengerti berkaitan dengan Donald Trump itu siapa dan Partai Republik. Serta kebijakan terhadap Timur Tengah itu apa, kebijakan dengan Indonesia dan Amerika. Terutama sejumlah perusahaan Amerika di Indonesia dan apa yang diperjuangkan. Jangan memanfaatkan kepentingan kelompok," ujarnya.

Ia berpendapat sekiranya pertemuan Ketua DPR dan Donald Trump memiliki efek negatif kepada Indonesia, maka Setya Novanto harus bertanggung jawab serta seluruh anggota DPR harus berperan proaktif menyikapi pertemuan tersebut.

Selain petisi, ujar dia, Dewan Kehormatan agar menindak secara proaktif.

"Selanjutnya meminta Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR jika terbukti bahwa memberikan efek negatif dan kepentingan politik," ujarnya.

Yanuar mengingatkan bahwa kedatangan rombongan Setya Novanto dan Fadli Zon serta pimpinan lainnya sejatinya sebagai perwakilan resmi di Indonesia pada sidang Inter-Parliamentary Union (IPU).

Sidang IPU bertajuk "The Fourth World Conference of Speakers of Parliament" itu diadakan 31 Agustus sampai 2 September 2015.

"Setya Novanto cs pergi atas fasilitas negara dan tentu saja itu hubungan resmi karena dia pimpinan DPR melakukan kunjungan resmi mendatangi momen politik," terangnya.

Yanuar mengemukakan peristiwa pertemuan tersebut akan terjadi efek negatif kepada publik Amerika Serikat dan tidak menguntungkan Indonesia, sehingga ia menyarankan, jika masih di Amerika maka rombongan Setnov harus ke partai Demokrat melakukan kunjungan ke bakal calon kuat Presiden AS dari Partai Demokrat Hillary Clinton.

"Merugikan bangsa Indonesia jika dianggap mendukung Trump dari Partai Republik dan akan fatal pada akhir pemilihan Presiden AS pemenangnya yakni Partai Demokrat, Hillary Clinton. Sehingga jangan berat sebelah," ujarnya.