Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Kamis malam mengatakan, beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi Kementerian Perdagangan tersebut adalah adanya realisasi anggaran pada program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp153,68 miliar atau sebesar 8,41 persen dari total pagu sebesar Rp1,83 triliun.
Thomas, yang kerap disapa Tom tersebut menambahkan, rendahnya penyerapan tersebut dikarenakan terdapat dana revitalisasi pasar atau Dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp1,456 triliun.
"Sampai saat ini pembangunan atau revitalisasi pasar tersebut masih dalam proses pengerjaan fisik sehingga ditargetkan pada akhir tahun realisasi akan tetap terserap," katanya.
Selain itu, lanjut Tom, pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan, terdapat dana blokir untuk pengadaan tanah sebesar Rp158 miliar dengan perkembangan terakhir, dana tersebut dalam proses pembukaan blokir di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
"Juga masih terdapat beberapa kegiatan yang masih dalam proses lelang," kata Tom.
Tom menjelaskan, masih juga terdapat kegiatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal kalender kegiatan yang dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri seperti penyelenggaraan Trade Expo Indonesia, pameran Forum Bisnis Wolrd Expo Milano dan sidang-sidang internasional.
"Juga ada pihak ketiga yang belum melakukan proses penagihan terhadap pekerjaan yang sudah selesai," kata Tom.
Tom menegaskan, pihaknya mengambil langkah untuk mempercepat program atau kegiatan dan realisasi anggaran antara lain dengan meminta pihak segera melakukan penagihan atas pekerjaan yang sudah selesai, mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran agar tidak terjadi penumpukan pengajuanpembanyaran ke KPPN di akhir tahun.
"Kemendag meminta pemerintah daerah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat melalui mekanisme Tugas Pembantuan, dan terkait dengan blokir pengadaan tanah, saat ini sedang dalam proses penyelesaian pembayaran oleh KPN ke Pertamina," ujar Tom.
Dari total serapan sebanyak Rp838,4 miliar tersebut, serapan paling rendah terjadi pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan yang tercatat sebesar Rp6,81 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp182,6 miliar atau sebesar 3,37 persen.
Sementara untuk serapan terbesar adalah program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan dengan realisasi sebesar Rp25 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp43,5 miliar atau mencapai 57,44 persen.
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
