Jokowi ingin umumkan sendiri pemenang kereta cepat

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengumumkan sendiri secara langsung investor yang berhak melaksanakan proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution setelah rapat dengan sejumlah pejabat dan menteri terkait yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, menegaskan pihaknya sudah menyerahkan hasil rekomendasi soal kajian kereta cepat.

"Kita sudah rekomendasikan memang sudah kita rumuskan tadi malam. Tadi sudah kita laporkan kemudian Presiden menyampaikan bahwa dirinya yang akan mengumumkan," kata Darmin.

Ia menegaskan, sejauh yang disampaikan Presiden keputusan masih sama dengan hasil rekomendasi yang disampaikan.

Namun Darmin menolak menyebutkan hasil keputusan yang telah diambil terkait proyek kereta cepat yang diincar dua calon investor yang bersaing ketat yakni Tiongkok dan Jepang.

"Beliau (Presiden) yang akan umumkan. Kalau saya bilang berarti nanti saya melampaui Presiden," katanya.

Terkait impact terhadap sosio-ekonomi dari proyek tersebut Darmin mengatakan hal itulah salah satu yang menjadi kajian dan hasilnya telah diberikan konsultan.

"Bahwa kalau dilihat pembagian bebannya, kalau dilihat dampak terhadap aspek-aspek ekonomi yang lain, kalau dilihat lokal konten, memang antara dua itu sebenarnya cenderung China (Tiongkok)," katanya.

Tetapi, ia menambahkan, jika dilihat dari track record dan perkembangan teknologi, risiko, dan angka kecelakaan yang nol persen maka Jepang dinilai lebih unggul.

"Nah itu biar Pak Presiden yang umumkan. Beliau yang akan memberikan penjelasan," katanya.

Sementara dari aspek pembiayaan, kata dia, apapun nanti hasil keputusan yang akan diumumkan Presiden selalu didasari oleh satu hal yakni tidak akan ada beban bagi APBN termasuk garansi.

Hal kedua yakni soal ke depan dalam perkembangannya nanti dimana kereta akan didisain dan dirancang sebagai bentuk kerja sama business to business sehingga yang akan terlibat langsung adalah BUMN.

"Nanti kami akan undang pemerintahnya untuk menjelaskan, masih tetap terbuka untuk kedua-duanya. Bisa diumumkan sewaktu-waktu tapi proses dengan desain sekarang ini bisa saja diundang lagi," katanya.

Sementara soal aspek keamanan, Darmin menilai kedua calon investor belum cukup rinci dalam menjelaskan beberapa hal termasuk soal perawatan, namun bukan berarti keduanya tidak memenuhi aspek dan standar keamanan.

Presiden sendiri tampak demikian hati-hati mengambil keputusan terkait proyek raksasa tersebut.

Pada rapat sore itu misalnya, Presiden memanggil sejumlah pejabat dan menteri terkait di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menhub Ignatius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).