Mendes : transmigrasi atasi masalah sosial

Kondisi sosial ekonomi masyarakat masih banyak yang sangat terbelakang dan memprihatinkan. Masyarakat Pulau Jawa yang padat dihimpit oleh belenggu kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan meraih taraf hidup yang layak akibat tidak meratanya akses mera

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar, mengatakan transmigrasi dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

"Kondisi sosial ekonomi masyarakat masih banyak yang sangat terbelakang dan memprihatinkan. Masyarakat Pulau Jawa yang padat dihimpit oleh belenggu kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan meraih taraf hidup yang layak akibat tidak meratanya akses meraih kue pembangunan," ujar Marwan dalam acara seminar transmigrasi di Jakarta, Selasa.

Apalagi ditambah kondisi yang terjadi saat ini, lanjut dia, yang mana banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Ini menambah kemiskinan dalam negeri ini terutama di Jawa semakin parah. Ini problem sosial ekononi kita yang bisa diatasi melalui transmigrasi," jelas dia.

Marwan mengakui bahwa program transmigrasi selalu mengalami pasang surut. Ada kalanya transmigrasi dijadikan primadona masyarakat yang ingin menggapai hidup yang lebih layak, namun ada kalanya pula masyarakat mencibir transmigrasi sebagai program penempatan di daerah sulit yang menakutkan.

Padahal, jika transmigrasi ini dipahami dengan baik, maka semua masyarakat pasti akan mendukung dan sangat antusias untuk mengikutinya.

"Bayangkan saja, lahan kita di Luar Pulau Jawa masih banyak yang terisolir padahal potensinya sangat melimpah. Di sisi lain banyak masyarakat di Pulau Jawa yang memiliki kemampuan bekerja dengan baik namun belum terberdayakan karena kesulitan lapangan pekerjaan. Ini tidak boleh lagi terjadi jika transmigrasi kita jalankan dengan baik," tegas dia.

Program transmigrasi tersebut, lanjut Marwan, harus mendapat dukungan dari kabupaten, provinsi dan kementerian atau lembaga terkait.

"Transmigrasi bisa digarap secara koordinatif maupun secara sektoral oleh kementerian lembaga, misalnya Kementerian Pertanian bisa bisa ikut menjalankan programnya di wilayah transmigrasi, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga demikian, demikian juga Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan kementerian koperasi, dan semua kementerian lainnya," katanya.

Pengelolaan sumber daya alam yang luas melalui transmigrasi, sambung dia, akan sukses dilakukan apabila memakai sistem yang terintegrasi.

"Dengan demikian masalah sosial ekonomi masyarakat bisa diatasi, dan pada akhirnya kesejahteraan secara nasional bisa tercapai," cetus Politisi PKB itu.