Ketua MPR: Pilkada, harus wujudkan politik kebangsaan

Padang (ANTARA News) - Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengharapkan Pilkada serentak pada Desember nanti mampu mewujudkan politik berwawasan kebangsaan.

"Pilkada serentak semestinya adalah pertarungan politik yang berwawasan kebangsaan yang menguntungkan rakyat," katanya, pada  seminar nasional di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Seminar bertema "Mewujudkan Partisipasi Politik Kebangsaan dalam Pemilukada Serentak yang Demokratis, Transparan, dan Anti Korupsi" itu rangkaian kegiatan Pekan Politik Kebangsan III yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Dia mengatakan, Politik berwawasan kebangsaan, adalah politik yang mementingkan rakyat, bukan politik yang mementingkan kelompok atau golongan.

"Bukan politik pragmatis dan transaksional," ujarnya.

Menurut dia, untuk mewujudkan pertarungan politik berwawasan kebangsaan itu maka semua perangkat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak bisa berfungsi secara optimal.

"Seperti KPU, Bawaslu, Panwas, maupun pengawas Pemilu independen," katanya.

Namun, Hasan mengakui bukan perkara mudah untuk memaksimalkan perangkat penyelenggara Pilkada.

Dia mencontohkan kasus Pilkada Surabaya. "Tiba-tiba calon wakil walikotanya lari. KPU memutuskan calon walikota tidsak memenuhi syarat," katanya.

Zulkifli meminta sivitas akademika Universitas Andalas untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak.

Menilik ke belakang, dia mengatakan semua itu terjadi karena tidak lagi mengimplementasikan sila keempat Pancasila. "Sekarang satu orang satu suara. Semua melalui pertarungan dan mengabaikan musyawarah mufakat," katanya.

"Demokrasi semestinya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi faktanya, demokrasi belum mensejahterakan rakyat," katanya.