Pilkada Jabar dan Sulteng rawan politik uang

Praktik politik uang bisa dikemas dengan beragam modus

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan praktik politik uang, berdasarkan hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu 2015 oleh Bawaslu.

"Praktik politik uang bisa dikemas dengan beragam modus. Berdasarkan hasil temuan, Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan politik uang," kata Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron dalam Launching dan Diskusi Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, Selasa.

Daniel mengatakan kedekatan figur calon kepala daerah dengan pemilih juga membuat kemungkinan politik uang kian masif, termasuk pula faktor banyaknya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah.�

Bawaslu menyatakan Data Indeks Kerawanan Pemilu 2015 diperoleh melalui hasil pengawasang selama ini dan dari data Badan Pusat Statistik, data Potensi Desa (Podes), data KPU dan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bawaslu mengklasifikasi Indeks Kerawanan Pemilu dalam: 0-1 (sangat aman) 1-2 (aman) 2,1-3 (cukup rawan) 3,1-4 (rawan) 4,1-5 (sangat rawan).

Dalam hal praktik politik uang, Sulawesi Tengah dan Jawa Barat masing-masing memperoleh poin 3,5 dan 3,3 atau masuk kategori rawan, sedangkan Banten, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Barat berpoin 3,0 atau cukup rawan politik uang.

Provinsi-provinsi yang aman dari politik uang adalah Bali (1,6 poin), Kalimantan Selatan (1,9), Kalimantan Timur (1,7), Kepulauan Bangka Belitung (1,4), Lampung (1,6), Maluku Utara (1,7), Papua Barat (1,7), dan Riau (1,9).