Kapolri temui Rizal Ramli bahas koordinasi "dwelling time"

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli guna membahas koordinasi antara kedua lembaga, termasuk upaya memangkas waktu bongkar muat barang di pelabuhan atau "dwelling time" yang memakan waktu lama.

"Jadi tadi kami bertemu, pada dasarnya silaturahmi. Kapolri dan kami sama-sama punya cita-cita supaya Indonesia lebih baik, karena banyak masalah-masalah di sektor kami ini," kata Rizal seusai pertemuan di Kantor Kemenko Kemaritiman di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, banyaknya masalah di sektor ekonomi dan riil yang menjadi tanggung jawab pihaknya, kemungkinan disebabkan oleh sistem yang kurang bagus, kebijakan yang rumit, termasuk adanya mafia.

"Padahal, (mafia) itu bukan kewenangan kami, jadi kami koordinasi dengan Pak Kapolri," katanya.

Rizal menegaskan pihaknya berkomitmen untuk membenahi berbagai sektor terutama ekonomi dan riil demi kemajuan bangsa.

Namun, untuk hal-hal yang bersifat penegakan hukum, pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada pihak berwenang.

Saat ditanya apakah pertemuan tersebut membahas kasus penggeledahan di Kantor Pelindo II, Tanjung Priok, oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jumat (28/8) siang, Rizal mengaku pihaknya tidak membahas hal tersebut.

"Enggak, enggak," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti mengatakan pertemuannya dengan Rizal memang hanya membahas hal umum, termasuk masalah regulasi dan proses impor ekspor barang guna mendukung perekonomian.

"Terkait penyimpangan hukum, tentu diserahkan kepada kami," ujarnya.

Sementara itu, terkait task force atau satuan tugas untuk mempercepat dwelling time yang dibentuk Kemenko Kemaritiman, Badrodin menyanggupi untuk menugaskan perwira-perwira Polri dalam badan tersebut.

Satgas bentukan Rizal Ramli itu diketuai Dosen UI yang juga mantan pejabat Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian Ronnie Rusli Higuchi.

Ronnie akan dibantu Penasehat Menko Kemaritiman Laksamana TNI Marsetio, yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) serta Deputi II bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono yang juga mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Mereka akan dibantu lagi dengan dua jenderal polisi bintang dua, dua jenderal TNI AL bintang dua serta dua jenderal TNI AD bintang dua dalam melaksanakan tugasnya.

"Beliau (Rizal) akan buat satgas dan saya akan tugaskan nanti juga perwira-perwira polisi yang cukup punya kompetensi untuk membantu," kata Badrodin.

Satgas tersebut akan bertugas selama sebulan untuk untuk mempercepat waktu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok yang tercatat rata-rata 5 harian, termasuk memberantas mafia pelabuhan yang "bermain" di sana.

Ada pun keputusan menteri terkait keabsahan satgas tersebut akan ditandatangani Senin (31/8) sore oleh Menko Kemaritiman.