Menkopolhukam: kedatangan Direktur IMF tak terkait pinjam-meminjam

Mungkin IMF bisa meminta nasihat kepada Indonesia bagaimana menangani masalah perekonomian di negara berkembang."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kedatangan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde ke Indonesia pada awal bulan September 2015 tidak terkait pinjam meminjam.

Dalam keterangannya kepada pewarta di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat, Luhut menegaskan kunjungan Christine Lagard ke Indonesia adalah untuk bertemu Presiden Joko Widodo, menyampaikan pandangan-pandangan IMF tentang langkah-langkah stabilisasi ekonomi yang sedang dilakukan Indonesia.

"Indonesia tidak akan meminjam dari IMF. Kita tidak ada urusan dengan IMF dan (terkait hal ini) tidak akan ada yang bisa mengintervensi pemerintah Republik Indonesia dan Presiden Joko Widodo," ujar Luhut.

Menurut Luhut, Indonesia juga dalam posisi tidak meminta nasihat apapun dari Dana Moneter Internasional. Alih-alih hal itu, ia menawarkan masukan dari Indonesia untuk IMF.

"Mungkin IMF bisa meminta nasihat kepada Indonesia bagaimana menangani masalah perekonomian di negara berkembang," katanya.

IMF sendiri, dia melanjutkan, sudah lama membuat permohonan agar Presiden Joko Widodo meluangkan waktu untuk bertemu dengan Christine Lagard. Tim dari IMF saat itu langsung meminta kepada Luhut saat dia masih menjabat Kepala Staf Presiden.

Luhut sendiri menyadari bantuan dari IMF pada tahun 1998 berimbas negatif terhadap Indonesia. Ia mengaku sudah pernah menyampaikan hal ini langsung kepada IMF, saat masih menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia pada tahun 2000.

"Saat itu saya mengatakan pada IMF, kalian telah membuat negara kami hancur pada tahun 1998," tuturnya.

IMF sendiri pada 1-2 September 2015 akan mengadakan konferensi internasional, bekerja sama dengan Bank Indonesia.

Konferensi yang diadakan di Jakarta itu bertajuk "The Future of Asian Finance", dengan tema "Tantangan Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Para Pembuat Kebijakan di Asia".

Negara-negara yang sudah memberikan konfirmasi kehadiran antara lain Bank Sentral Srilanka, Jepang, Laos, India, dan Kamboja, lembaga think thank, dan pelaku pasar keuangan.