Sebelumnya, persekutuan masyarakat madani, Bersih, berjanji mengerahkan puluhan ribu orang di ibu kota Malaysia, Kualalumpur, dan dua kota lain pada Sabtu dan Ahad.
Pemerintah menyebut rencana unjuk rasa itu tidak sah, sehingga memunculkan kekhwatiran akan bentrokan.
Pemerintah akan menutup laman, yang "memromosikan, menyebarkan informasi, dan menyeru warga bergabung" dengan unjuk rasa, kata Komisi Multimedia dan Komunikasi Malaysia (MCMC) dalam pernyataan tertulis.
MCMC beralasan bahwa unjuk rasa itu akan "mengancam stabilitas" dan "mencoreng nama baik negara." Hingga kini masih belum diketahui seberapa luas pemblokiran itu akan dilakukan.
Sejumlah menter dalam kabinet kini mengakui bahwa Najib telah menerima hampir 700 juta dolar AS dalam bentuk deposito ke dalam rekening pribadinya sejak 2013 lalu. Fakta itu pertama kali terungkap oleh laporan investigasi dari Wall Street Journal pada bulan lalu.
Najib beberapa bulan sebelumnya menghadapi tekanan terkait tudingan hilangnya sejumlah besar uang dalam kesepakatan bisnis yang melibatkan lembaga investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang dibentuk oleh Najib pada 2009.
Najib dan 1MDB dengan keras membantah telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Sejumlah menteri dalam kabinet menerangkan bahwa uang yang diterima Najib merupakan "sumbangan politik" dari sejumlah sumber Timur Tengah yang tidak diketahui identitasnya. Menteri-menteri itu juga menegaskan bahwa tidak ada tindakan Najib yang melanggar hukum.
Rekening Najib sejak saat itu ditutup dan belum ada yang mengetahui di mana uang senilai hampir 700 juta dolar AS itu.
Terungkapnya kasus ini kemudian memicu kemarahan publik Malaysia, termasuk anggota dari partai Najib berasal.
Pemerintah Malaysia sudah melarang satu surat kabar untuk beredar selama tiga bulan karena dinilai terlalu agresif dalam memberitakan skandal Najib. Di sisi lain, pemerintah juga mengancam akan memenjarakan siapapun yang memberitakan hal sama dengan tudingan melawan pemerintah.
Partai Najib berasal, UMNO, telah menguasai Malaysia sejak negara itu merdeka dari Inggris pada 1957. Namun demikian, perolehan suara UMNO terus menurun dalam beberapa tahun terakhir akibat sejumlah skandal korupsi.
Terkait rencana demonstrasi besar pada Sabtu, pemerintah Malaysia biasanya menangani unjuk rasa anti-pemerintah dengan cara keras.
Unjuk rasa besar terakhir terjadi pada 2012 dan berakhir dengan kekerasan. Demikian laporan AFP.
(UU.G005/B002)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
