Komisi IX DPR desak pemerintah ratifikasi FCTC

Seluruh fraksi bersepakat bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat akibat produk tembakau atau rokok sangat penting untuk diatur dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mengatakan komisinya telah menyatakan sikap terkait pengendalian tembakau dan mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Seluruh fraksi bersepakat bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat akibat produk tembakau atau rokok sangat penting untuk diatur dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat," kata Ermalena dalam sebuah lokakarya di Jakarta, Kamis.

Selain mendesak pemerintah meratifikasi FCTC, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan Komisi IX menyatakan akan memperjuangkan adanya pengaturan secara khusus terkait dampak produk tembakau terhadap kesehatan.

Menurut Erma, Komisi IX juga akan mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan dan akan mengambil sikap pada saat paripurna pengambilan keputusan RUU tersebut menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

"Karena tugas negara adalah melindungi rakyat, termasuk dari bahaya asap rokok. Hal itu tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945," tuturnya.

Erma mengatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan "pemerintah negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Sedangkan Pasal 28H Ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Ermalena menjadi salah satu pembicara dalam lokakarya "Penurunan Konsumsi Rokok sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan SDM" yang diadakan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Jakarta.

Selain Erma, pembicara lainnya adalah Wakil Kepala Lembaga Demografi FEB UI Abdillah Ahsan, Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Tiffany Tiara Pakasi dan peneliti Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Rahma Indira Wardani.